Sri Mulyani: Perlu Sinergi Antar Lembaga untuk Awasi Pengelolaan Keuangan Negara

Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan (Menkeu) menyatakan langkah-langkah yang didesain oleh Pemerintah dalam menangani pandemi dan memulihkan perekonomian dapat berjalan dan menghasilkan manfaat atau hasil nyata, memerlukan sinergi antar lembaga untuk mengawasi jalannya program. Ini dibutuhkan agar APBN sebagai instrumen yang bekerja di hampir semua bidang, baik bidang kesehatan, sosial, hingga infrastruktur menghasilkan dampak optimal.

“Dalam situasi yang sangat genting, yang memaksa, dan emergency, kita tetap fokus untuk bisa menggunakan instrumen keuangan negara secara efektif, fleksibel, namun akuntabel, dan tetap dijaga dari sisi tata kelolanya,” ujar Sri Mulyani saat membuka Seminar Nasional “Sinergi Mengawal Negeri, Menuju Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh” Kamis, (21/10/2021).

Menkeu menjelaskan, sinergi dalam program penanganan covid dan pemulihan ekonomi nasional telah dilaksanakan secara terus menerus mulai dari awal mendesain Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Dalam hampir semua kebijakan, pemerintah mengundang unsur aparat penegak hukum baik TNI, Kepolisian, Kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapatkan masukan sehingga tidak ada niat buruk dalam pengelolaan dan desain kebijakan.

Kemudian dalam implementasi kebijakannya, kata Menkeu, pemerintah juga meminta kepada lembaga terkait untuk mengawasi. Baik Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang terdapat di setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, maupun Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan dan eksternal auditor yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.

“Pengawalan tidak berarti kemudian menyebabkan pemerintah dalam arti K/L dan pemda tidak mampu bergerak, Justru dengan pengawalan kita berharap K/L dan pemda menjadi lebih percaya diri dalam menjalankan kegiatan karena merasa ada yang mengawasi dan mengawal secara baik,” tegasnya.

Sri Mulyani juga menyampaikan beberapa hasil survey dari pelaksanaan program perlindungan sosial. Dengan pengawasan, targeting program semakin baik, inklusi keuangan meningkat, kartu prakerja membantu dalam peningkatan kompetensi, diskon listrik termanfaatkan dengan baik, dan bantuan kuota internet membantu dalam proses pembelajaran jarak jauh.

Selain itu, pelaksanaan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dinilai sudah tepat sebagai cash buffer UMKM serta dengan intervensi program dukungan UMKM membuat mayoritas penerima bertahan selama pandemi.(faz/tin/ipg)