Pengamat Energi : Pembangunan Smelter Bisa Untuk Kemakmuran Rakyat

Mengakomodir UU Minerba, pemerintah mendorong percepatan pembangunan smelter agar meningkatkan nilai tambah mineral, dengan demikian, efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian nasional akan segera tercipta dari subsektor tersebut.

Termasuk diantaranya yang sudah dimulai di Gresik, dimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan pabrik smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Gresik, Jawa Timur, Selasa (12/10/2021).

Dr. Kurtubi Direktur Pengamat Energi dari Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES) mengapresiasi dibangunnya Smelter oleh PT Freeport Indonesia.

“Saya senang, akhirnya setelah 70 tahun kekayaan kita yang hanya ditambang doang, sekarang bisa diolah dan ada nilai tambah. Bayangkan sejak jaman kolonial kekayaan ini ditambang, setelah keluar bahan baku dan yang setengah jadi di bawa ke luar negeri, mereka olah dan produknya balik lagi di jual ke dalam negeri.  kesempatan kita mendapatkan pendapatan yang besar jadi hilang,” kata Kurtubi saat berbincang di Radio Suara Surabaya, Selasa (19/10/2021).

Dalam teori ekonomi industri kata Kurtubi,  tambang akan memberi nilai manfaat yang sangat besar jika tidak hanya ditambang namun diolah di sisi tengahnya sampai ke Industri hilir.

“Penambangan tidak hanya sisi hulu, tapi ada sisi tengah yaitu smelter, sampai kemudian diolah lagi oleh industri hilir. Kalau sampai direncanakan seperti itu negara kita bisa makmur. Freeport sebelumnya akan membangun smelter di Papua tapi karena disana banyak hambatan, harga tanah mahal dan banyak tanah adat akhirnya dicari alternatif lain,” tambah Kurtubi yang pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI.

Kurtubi menyinggung tentang biaya operasional yang tinggi, karena itu dia mengingatkan agar Pemerintah bisa menyediakan supply listrik yang bisa menekan biaya energi.

“Saya sebenarnya tidak setuju jika smelter dibangun di Gresik, karena itu akan berbiaya tinggi. Tidak terlambat kalau dipindah, tapi jika tetap disana pemerintah harus memikirkan biaya operasional smelter yang tinggi. Bayangkan bahan baku di Papua harus dibawa ke Gresik, selain itu PLN sebagai penyedia listrik di kawasan industri itu harus mendukung dengan ketersediaan listrik bersih, kalau bisa mulai dipikirkan gunakan pembangkit tenaga nuklir,” terangnya.