Kepala BKF: APBN 2022 Tetap Jadi Instrumen Fiskal Hadapi Pandemi

Febrio Kacaribu Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 masih akan dibayangi oleh pandemi yang belum terlihat kapan berakhirnya serta dinamika dalam perekonomian global. Sehingga, APBN 2022 dirancang untuk terus antisipatif, responsif, dan fleksibel dalam merespon ketidakpastian tersebut, namun juga tetap harus mencerminkan optimisme dan kehati-hatian.

Kata dia, APBN 2022 tetap menjadi instrumen fiskal yang bekerja keras menangani pandemi dan mendorong ekonomi kembali bangkit. Oleh karenanya, tema kebijakan fiskal 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

“Tema ini mengandung dua unsur penting. Pertama tetap APBN 2022 diarahkan untuk menuntaskan penanganan pandemi sekaligus melakukan upaya pemulihan ekonomi secara bertahap. Kedua, APBN 2022 juga terus diarahkan untuk mendukung upaya reformasi struktural dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan dan menciptakan ekonomi yang kuat dan terus berkelanjutan di masa depan,” ujar Febrio dalam Bincang APBN 2022 secara daring, Senin (18/10/2021).

Febrio menjelaskan, fokus utama dalam APBN 2022 yaitu pertama, melanjutkan akselerasi penanganan Covid-19. Penguatan sektor kesehatan sebagai kunci recovery ekonomi diantaranya melalui program vaksinasi, protokol kesehatan, penyediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan obat-obatan.

Kedua, menjaga resilience, survival, dan akselerasi recovery.

” Yakni melalui program perlindungan sosial, dukungan kepada dunia usaha, dan UMKM antara lain dengan program keluarga harapan, kartu sembako, kartu prakerja, bantuan langsung tunai, dana desa, subsidi bunga KUR, dan insentif dunia usaha,” jelasnya.

Kemudian yang ketiga, menjaga momentum reformasi struktural untuk peningkatan daya saing melalui penguatan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berintegritas, sistem kesehatan yang handal, perlindungan sosial yang adaptif, infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, serta reformasi institusional.

Keempat, memperkuat fiskal yang komprehensif melalui reformasi perpajakan, menerapkan spending better zero based budgeting, memperkuat desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah, serta inovasi pembiayaan.

Kelima, kata Febrio, menjaga pelaksanaan APBN 2022 berjalan optimal sebagai pondasi konsolidasi fiskal di tahun 2023 dengan optimalisasi reformasi struktural dan fiskal serta menjaga komitmen bersama seluruh Kementerian/Lembaga.(faz/tin/ipg)