Ombudsman Jatim Terima 97 Aduan Bansos Selama 2020

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur menyatakan menerima sebanyak 97 pengaduan terkait bantuan sosial (bansos) sepanjang 2020 lalu.

Agus Muttaqin Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jatim mengatakan, puluhan aduan yang masuk ke pihaknya rata-rata terselesaikan dengan baik.

Pada 2021 ini, kata Agus, jumlah aduannya menurun. “Kami belum total jumlah aduan pastinya. Tapi seingat saya memang menurun,” ujarnya.

Ombudsman Jatim dalam menangani aduan yang masuk segera mengklarifikasi ke pihak terlapor dan pelapor. Ada sebagian yang terbukti maladministrasi, sebagian tidak.

“Kalau ada MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) komplain tidak dapat bansos, ketika diverivikasi terlapor terbukti tidak berhak menerima bansos, ya, tetap tak dapat bansos,” ujarnya.

Kasus yang dia contohkan itu, kata Agus, tidak termasuk dalam maladministrasi. Dengan demikian, Ombudsman tidak akan melakukan tindakan lebih lanjut.

Tidak hanya ke Ombudsman, Agus mengatakan bahwa aduan itu juga langsung dilaporkan warga ke instansi terkait.

Misalnya langsung ke dinas sosial kabupaten/kota maupun pendamping dari Kementerian Sosial.

Ada pula aduan yang masuk langsung ke pemerintah kabupaten/kota. Dia contohkan Pemkot Surabaya yang menurutnya sudah cukup baik dalam penanganannya.

“Di Pemkot Surabaya ada Sapa Warga. Kebetulan saya sudah melakukan workshop dengan mereka,” kata dia.

Mekanisme penanganan bansos Pemkot Surabaya, menurut Agus, sudah cukup baik. Aduan itu langsung ke dinas terkait, bahkan langsung ke wali kota melalui aplikasi Sapa Warga.

“Mereka menerapkan Reward and punishment,” katanya. “Kalau tidak tertangani itu berimplikasi pada remunerasi atau tunjangan kerja petugas terkait.”

Agus Muttaqin berharap, penerapan sistem serupa juga biasa dilakukan oleh pemda lainnya di Jawa Timur.(den/dfn/ipg)