Asrinaldi, Pengamat politik dari Universitas Andalas mengatakan, penjabat kepala daerah harus paham proses demokrasi. Khususnya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pemilihan.
“Penjabat Gubernur, Bupati, atau Wali Kota itu yang harus paham dengan demokrasi,” kata Asrinaldi dikutip dari Antara pada Senin (27/9/2021).
Menjelang Pilkada 2024 Asrinaldi mengatakan, posisi yang akan ditempati oleh penjabat harus memiliki indikator untuk mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam pesta demokrasi.
“Biasanya, (jika penjabat, red.) dari TNI atau Polri akan lebih mudah untuk melakukan mobilisasi massa” kata Asrinaldi.
Meskipun TNI dan Polri lebih mudah untuk melakukan mobilisasi massa, Asrinaldi mengingatkan tentang aspek netralitas perlu dikawal ketika TNI dan Polri menjabat Kepala Daerah.
Di sisi lain, dia memetakan jika penjabat dari masyarakat sipil yang memahami program dan kegiatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perhelatan politik.
Mereka bisa menggandeng TNI atau Polri guna membantu mobilisasi masyarakat.
“Karena jika dirasa kurang paham dengan proses demokrasi, sulit juga untuk mendorong partisipasi publik dalam Pilkada 2024,” ujar dia.
Oleh karenanya baik penjabat yang berasal dari TNI/Polri maupun masyarakat sipil, selama paham akan proses demokrasi dan sesuai keadaan daerah, bisa menjadi sosok yang tepat untuk mencalonkan diri.
Asrinaldi juga menambahkan daerah yang rentan terhadap konflik antar entitas, dia rasa penjabat yang berasal dari TNI/Polri dirasa lebih tepat dalam menangani masalah seperti itu.
“Sangat penting untuk memastikan penjabat Kepala Daerah memahami konteks demokrasi. Karena proses demokrasi punya muatan kontestasi terbuka dan inklusif serta diikuti masyarakat yang berpartisipasi aktif di Pilkada serentak 2024,” kata Asrinaldi. (ant/wld/den)
NOW ON AIR SSFM 100
