Presiden Tegaskan Pemerintah Berkomitmen Memberantas Mafia Tanah

Joko Widodo Presiden pada Rabu (22/9/2021) siang, menyerahkan 124.120 lembar sertifikat tanah hasil redistribusi yang tersebar di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota, secara simbolis di Istana Bogor, Jawa Barat.

Pada kesempatan itu, Presiden kembali menyampaikan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Menurutnya, penyelesaian konflik agraria penting untuk mewujudkan reformasi agraria buat masyarakat, dan memberikan kepastian ketersediaan ruang hidup yang adil kepada rakyat.

Di hadapan perwakilan penerima sertifikat tanah baik yang hadir di Istana Bogor mau pun virtual, Jokowi juga menegaskan komitmen penuh pemerintah memberantas para mafia tanah.

“Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah,” ucapnya.

Untuk itu, Presiden menginstruksikan jajaran Polri memperjuangkan hak masyarakat, dan menegakkan hukum secara tegas dalam penyelesaian konflik agraria di Tanah Air.

Aparat kepolisian, lanjut Jokowi, tidak boleh ragu-ragu mengusut mafia tanah. Dia juga mengingatkan, jangan sampai ada aparat penegak hukum yang menjadi pelindung mafia tanah.

“Kepada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang menjadi backing mafia tanah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden bilang, pemerintah berkomitmen memberikan kepastian hukum atas tanah yang berkeadilan kepada seluruh pihak.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak mau konflik agraria di berbagai daerah berkepanjangan.

Di satu sisi, Jokowi tidak mau rakyat kecil tidak punya kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidupnya. Di sisi lain, Presiden juga tidak mau para pengusaha tidak punya kepastian hukum atas lahan usahanya.

“Saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka. Saya juga tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya,” imbuhnya.

Walau konflik agraria dan sengketa tanah merupakan tantangan berat, Kepala Negara menyatakan pemerintah akan terus mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap kasus yang ada.

Presiden juga menyebut, pemerintah terbuka untuk membantu masyarakat yang sedang memperjuangkan hak atas lahannya.

“Saya juga sudah beberapa kali mengundang perwakilan organisasi masyarakat sipil untuk berdiskusi mengenai opsi-opsi dalam penyelesaian setiap kasus tanah yang ada. Setiap tahun saya menerima kelompok-kelompok tani yang rela jauh-jauh datang ke Jakarta bahkan ada yang berjalan kaki ke Jakarta untuk memperjuangkan lahan-lahan mereka yang terdampak oleh konflik agraria,” pungkasnya.(rid/tin/ipg)