Keberadaan Bumdes Tidak Boleh Rugikan Usaha Milik Warga

Keberadaan unit usaha yang dimiliki Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) tidak boleh sampai merugikan usaha warga sekitar. Selain itu, kebijakan pembatasan minimarket modern agar tidak masuk ke desa-desa perlu dilakukan pemerintah daerah.

Halim Iskandar (Gus Halim) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) menyampaikan itu saat berkunjungan ke Pertashop, usaha pengisian BBM milik Bumdes Sukses Makmur hasil kerja sama PT Pertamina di Desa Jemirahan Kecamatan Jabon, Sidoarjo, Jumat (3/9/2021).

Halim Iskandar menjelaskan, BUMDes saat ini didorong menjadi agen Pertamina di desa-desa. Keberadaan Bumdes, kata Mendes, tidak boleh sampai mengganggu usaha warga yang sudah berjalan. Sebaliknya, keberadaan mereka harus membantu kesejahteraan warga.

“Selalu saya tekankan, unit usaha yang dikembangkan BUMDes jangan sampai mengganggu dan merugikan usaha-usaha yang selama ini dijalankan warga sekitar,” kata Gus Halim sebagaimana keterangan tertulis yang diterima suarasurabaya.net.

Mantan Ketua DPRD Jatim itu juga mengimbau semua Kepala Daerah agar tidak mudah memberikan izin minimarket modern ke desa. Karena itu akan berdampak langsung pada usaha toko kelontong (warung kecil) milik masyarakat.

Menteri Halim menilai kebijakan Pemkab Sidoarjo sudah bagus. Sudah selektif memberi izin usaha minimarket yang ingin masuk ke desa-desa. “Saya lihat di Sidoarjo sudah bagus, pasar modern tidak sampai masuk ke desa, hanya di wilayah kota,” ujarnya.

Pertashop di desa Jemirahan telah berjalan selama tiga bulan dengan pendapatan kotor per hari sebesar Rp1,8 juta dan pendapatan bersih per hari Rp170 ribu dengan dua tenaga kerja.

Saat datang ke Pertashop, Gus Halim juga ikut melayani pengisian BBM ke sejumlah warga. Tak ketinggalan, Harlina Sulistyorini Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali Bupati Sidoarjo turut melayani warga.

Kunjungan Abdul Halim Iskandar Mendes PDTT ke Sidoarjo ini adalah tindak lanjut atas upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional dilevel desa yang dilaksanakan oleh Kemendes PDTT bersama Kementerian BUMN.(ant/iss/den)