Empat Hal Ini Jadi Perhatian Pemprov Jatim Terkait Percepatan Vaksinasi

Dokter Kohar Hari Santoso Ketua Rumpun Tracing Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jatim mengatakan ada empat hal yang jadi perhatian Gubernur Jawa Timur bersama Forkopimda terkait percepatan vaksinasi daerah.

Empat hal tersebut yaitu ketersediaan vaksin, jumlah vaksinator, keinginan masyarakat untuk divaksinasi, dan pencatatan vaksinasi oleh petugas.

“Kita (Pemprov Jatim) keliling kulakan masalah ke daerah, ada permasalahan apa untuk mempercepat vaksinasi dan mendiskusikan bersama solusi untuk permasalahan tersebut. Kita kelompokkan ada empat hal, pertama vaksinnya ada enggak, lalu apakah vaksinator cukup jumlahnya. Masyarakatnya mau tidak disuntik? Pencatatannya benar tidak?,” kata Dokter Kohar kepada Suara Surabaya, Kamis (2/9/2021).

Keempat situasi ini, kata Dokter Kohar, terjadi di semua daerah.

Dokter Kohar mengatakan, ada daerah yang mengeluhkan warganya belum divaksinasi, lalu saat dibuatkan sistem pencatatan ternyata masih banyak warga daerah tersebut yang belum disuntik.

Kemudian ada sentra vaksinasi massal yang vaksinatornya meminjam petugas dari puskesmas, sehingga vaksinasi di puskemas menjadi berkurang.

“Ada masyarakat yang enggan disuntik atau memilih vaksin tertentu sehingga vaksinnya tidak bisa dipakai,” terangnya.

Lalu untuk daerah yang pencatatannya tidak tertib, diharapkan untuk bisa memasukkan datanya ke aplikasi P-Care agar tercatat menjadi capaian vaksinasi di daerah tersebut.

Dalam kesempatan itu juga dia menyampaikan pesan Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim agar masyarakat tidak lengah meski sekarang Jatim bebas zona merah.

“Jangan nanti level 3 itu kemudian diikuti euforia. Nah ini tetap harus dalam kewaspadaan dan disiplin protokol kesehatan yang tetap ketat. Sehingga sekarang level 3 bisa turun level 2, bisa turun level 1, yang sekarang orens, bisa kuning, bisa hijau,” kata Khofifah.

Gubernur mencontohkan, pada wilayah Tapal Kuda, seperti Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Lumajang yang berhasil keluar dari level 4 dan kini turun menjadi level 3. Diharapkan, protkes tetap tidak dikendurkan.

“Nah, kewaspadaan kewaspadaan seperti ini, itu harus dibangun dengan Forkopimda Kabupaten Kota yang perspektifnya itu sama,” imbuhnya.(dfn/ipg)