Tanggapan Sultan HB X Tentang Kasus Pemotongan Simbol Agama di Makam

Sri Sultan HB X Gubernur DIY mengingatkan seluruh lapisan masyarakat untuk bisa saling menjaga kebersamaan dan toleransi, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang senantiasa harmonis.

Hal tersebut disampaikan Sultan HB X di Yogyakarta, Kamis (20/12/2018), menanggapi kasus pemotongan simbol keagamaan di makam yang kemudian viral di media sosial dan mendapat beragam tanggapan dari masyarakat.

“Peristiwa tersebut merupakan pembelajaran bersama untuk seluruh pihak. Saya tidak ingin menyalahkan siapapun. Yang pasti, semua masyarakat perlu memahami adanya perbedaan di sekitar mereka. Kemajemukan harus menjadi sebuah kekuatan, bukan justru kelemahan yang bisa dicabik-cabik,” kata Sultan HB X dilansir Antara.

Menurut dia, DIY tetap akan konsisten dan berkomitmen untuk mempertahankan toleransi karena dengan toleransi dan kebersamaan dari seluruh kelompok masyarakat, Indonesia dapat memproklamasikan Kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.

“Kemerdekaan yang diraih Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah hasil perjuangan dari seluruh kelompok masyarakat meskipun berbeda suku dan agama. Komitmen inilah yang akan tetap kami jaga,” Sultan.

“Kami sudah berdialog dengan semua pihak terkait masalah ini. Saya rasa, apa yang viral tersebut karena rasa manis atau asinnya dilebih-lebihkan,” katanya.

Sultan mengatakan, kejadian tersebut bisa terjadi karena adanya perbedaan tingkat pemahaman di masyarakat tentang makna toleransi dan kebersamaan, atau keinginan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan secara praktis.

“Masyarakat mungkin menilai apa yang mereka lakukan tidak akan berdampak seperti ini karena mereka hanya bersikap praktis saja setelah ada kesepakatan di warga. Berita tentang hal ini justru memberikan nuansa kesalahpahaman yang kemudian menyebabkan prasangka,” katanya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Sultan menilai bahwa warga juga tetap menjaga silaturahmi dengan melayat keluarga yang ditinggalkan meskipun berbeda agama, bahkan mengantarkan dan membantu proses pemakaman.

“Mungkin, karena ada kesepakatan di masyarakat, maka masyarakat kemudian bersikap praktis dan terjadilah hal tersebut,” katanya.

Selain masyarakat yang diharapkan mampu memiliki pemahaman yang lebih luas tentang makna toleransi, Sultan juga mengingatkan agar perangkat pemerintah daerah yang ada di wilayah baik lurah maupun camat juga ikut menjaga kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat.

“Perangkat pemerintah ini memiliki peran untuk mengingatkan masyarakat tentang aturan perundang-undangan atau konstitusi yang berlaku. Misalnya jika masyarakat memiliki kesepakatan-kesepakatan tertentu, maka perangkat daerah perlu melakukan verifikasi apakah kesepakatan tersebut sesuai dengan konstitusi atau tidak,” katanya. Sultan berharap, kejadian tersebut tidak terulang di kemudian hari dalam bentuk apapun.

Sementara itu, Haryadi Suyuti Wali Kota Yogyakarta mengatakan, konstruksi sosial masyarakat Purbayan tetap dalam kondisi yang baik dan terjaga.

“Keluarga tersebut sudah tinggal di Purbayan sejak 1986. Mereka pun hidup dan bersosialisasi secara baik dengan warga dan aktif di kegiatan masyarakat dan tidak ada yang mempermasalahkannya,” katanya.(ant/tin/rst)