Menkeu: Realisasi Belanja Juli Tumbuh 9,3 Persen YoY

Pertumbuhan belanja pemerintah masih berlanjut didorong tumbuhnya belanja Kementerian/Lembaga (K/L) melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), vaksinasi, penyaluran bantuan produktif, belanja non Kementerian atau Lembaga (K/L), serta realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Sampai dengan Juli 2021, realisasi belanja APBN 2021 sebesar Rp1.368,4 triliun atau tumbuh 9,3 persen year on year (yoy).

“Tetap belanja mendominasi di dalam APBN, di dalam perekonomian kita yang mendorong dan terus mendukung pemulihan, meskipun kita lihat tadi konsumsi sudah mulai pulih, investasi pulih, dan ekspor juga sudah mulai pulih,” ujar Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan dalam keterangannya, Kamis (26/8/2021)

Menurut Menkeu, realisasi belanja barang K/L sebesar Rp217,1 triliun atau tumbuh 78,7 persen (yoy) dipengaruhi akselerasi program PEN 2021 serta pembatasan kegiatan di awal pandemi tahun 2020. Sedangkan belanja barang digunakan untuk pengadaan 65,79 juta dosis vaksin, pemberian bantuan kepada 10,5 juta pelaku usaha mikro, biaya perawatan 377,7 ribu pasien Covid-19, dan Bantuan Operasional Sekolah kepada 4,15 juta siswa sekolah Kementerian Agama.

Kata dia, realisasi belanja modal juga tumbuh signifikan 83,3 persen (yoy) atau Rp85,5 triliun dipengaruhi pembayaran dan percepatan proyek infrastruktur dasar/konektivitas lanjutan tahun 2020, serta pengadaan peralatan. Belanja modal digunakan untuk pembangunan bendungan, jaringan irigasi, jalur kereta api, jalan, jembatan dan pembangunan rumah sakit.

Sri Mulyani menjelaskan, realisasi anggaran perlindungan sosial sebesar Rp231 triliun atau tumbuh 10,1% (yoy). Realisasi ini dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan program PEN melalui bantuan sosial, subsidi, dan bantuan pemerintah lainnya sebagai bantalan bagi keluarga miskin dan rentan terdampak pandemi Covid-19.

Kartu sembako sebesar Rp28,01 triliun, Rp19,11 triliun untuk Program Keluarga Harapan, Rp17,24 triliun untuk bantuan sosial tunai, Rp10,01 triliun program pra kerja, Rp26,9 triliun untuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, Rp5,63 triliun untuk diskon listrik, Rp9,32 triliun untuk bantuan langsung tunai desa, dan Rp2,52 triliun untuk bantuan kuota internet.

Selain itu, realisasi anggaran kesehatan sebesar Rp102,8 triliun atau tumbuh 50,7 persen (yoy). Utamanya karena kenaikan belanja untuk penyediaan vaksin Covid-19 dan obat-obatan, perawatan pasien Covid-19, serta insentif tenaga kesehatan. Realisasi subsidi juga mengalami pertumbuhan 24 persen (yoy) untuk subsidi energi dan 8,8 persen (yoy) untuk non energi antara lain digunakan untuk subsidi BBM. LPG tabung 3 kg, listrik, subsidi bunga KUR, dan IJP.

Sementara, Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan mengatakan, untuk realisasi penyaluran TKDD per 31 Juli 2021 mencapai Rp415,53 triliun atau 52,2 persen target APBN 2021. Capaian ini sedikit lebih rendah dibandingkan Juli 2020 sebesar Rp458,82 triliun atau 60,1 persen APBN.

“Ada beberapa yang lebih rendah, ada beberapa yang tinggi. Kalau Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum itu lebih rendah karena sebagian dari pemda masih belum menyampaikan persyaratan penyaluran berupa laporan belanja pegawai dan penanganan Covid-19,” kata Nazara.(faz/dfn/ipg)