Presiden: Pengetatan dan Pelonggaran Kegiatan Masyarakat Bukan Inkonsistensi

Joko Widodo Presiden mengatakan, pandemi Covid-19 membuat pemerintah mencari titik keseimbangan antara sektor kesehatan dan perekonomian, ibarat gas dan rem kendaraan.

Setiap mengambil keputusan, pemerintah merujuk pada data, serta ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Pemerintah juga selalu merespons setiap perubahan dengan cermat.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi, Senin (16/8/2021) pagi dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI menjelang peringatan ke-76 Kemerdekaan Indonesia, di Ruang Sidang Paripurna MPR RI, Jakarta.

Di hadapan para peserta sidang yang hadir di lokasi dan secara virtual, Presiden mengatakan, arah kebijakan pemerintah tetap konsisten untuk mengatasi pandemi sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi.

Tapi, strategi dan manajemennya memang didesain dinamis menyesuaikan permasalahan dan tantangan di lapangan.

Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat, kata dia, harus diberlakukan paling lama setiap pekan. Hal itu merujuk pada perkembangan data faktual.

Presiden menyadari, pembatasan kegiatan masyarakat itu sering dianggap sebagai kebijakan yang berubah-ubah, atau tidak konsisten.

“Kebijakan itu memang harus diterapkan untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat. Karena virusnya selalu berubah dan bermutasi, maka penanganannya juga harus fleksibel,” ucapnya.

Sebagai kompensasi pembatasan mobilitas dan kegiatan masyarakat, kata Presiden, pemerintah memberikan bantuan sosial yang lebih banyak dibanding situasi normal.

Antara lain, Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, dan Program Kartu Pra Kerja.

Kemudian, pemerintah juga semaksimal mungkin memberikan Subsidi Kuota Internet untuk tenaga kependidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen di daerah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Lebih lanjut, Presiden menyatakan, pemerintah terus berupaya memastikan masyarakat mendapat pekerjaan yang layak, sehingga bisa mendongkrak perekonomian nasional.

Mantan Gubernur DKI Jakarta menegaskan, pandemi yang sudah menghambat laju pertumbuhan ekonomi, jangan sampai menghambat proses reformasi struktural perekonomian nasional.(rid/tin/den)