Sabtu, 23 November 2024

PPKM Berjenjang di Luar Jawa-Bali Diperpanjang Sampai 23 Agustus Disertai Perubahan Aturan

Laporan oleh Ika Suryani Syarief
Bagikan
Airlangga Hartanto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam konferensi pers Evaluasi dan Penerapan PPKM, Senin (9/8/2021). Foto: Tangkapan layar YouTube

Pemerintah kembali memperpanjang PPKM berjenjang di luar Jawa-Bali selama dua minggu yaitu 10-23 Agustus 2021.

Rincian cakupan penerapan level PPKM yaitu 45 kabupaten/kota masih menerapkan PPKM Level 4. Kemudian 302 kabupaten/kota menerapkan PPKM Level 3, dan 39 kabupaten/kota menerapkan PPKM Level 2.

Airlangga Hartanto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan, ada sejumlah perubahan aturan PPKM Level 3 dan 4 Luar Jawa-Bali.

“PPKM Level 4, Industri Orientasi Ekspor dan penunjangnya beroperasi 100 persen dengan prokes ketat. Jika ditemukan klaster ditutup lima hari. Tempat ibadah diperbolehkan ada kegiatan dengan kapasitas maksimal 25 persen atau 50 orang dengan prokes ketat,” kata Airlangga dalam konferensi pers Evaluasi dan Penerapan PPKM, Senin (9/8/2021).

Sedangkan untuk PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan tatap muka dengan prokes ketat. Industri Orientasi Ekspor dan penunjangnya beroperasi 100 persen dengan prokes ketat, jika ditemukan klaster ditutup lima hari.

Restoran diperbolehkan makan di tempat dengan kapasitas maksimal 50 persen dengan prokes ketat. Mal atau pusat perblanjaan diperbolehkan buka sampai pukul 20.00 dengan kapasitas maksimal 50 persen dengan prokes ketat. Tempat ibadah diperbolehkan ada kegiatan dengan kapasitas maksimal 25 persen atau 50 orang dengan prokes ketat.

Selama tanggal 1-9 Agustus 2021 kenaikan kasus aktif di luar Jawa-Bali meningkat 1,24 persen. Sedangkan di Jawa-Bali telah menurun 27,08 persen.

“Provinsi luar Jawa-Bali dengan kasus aktif terbesar per 9 Agustus 2021 adalah Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, dan Riau,” kata dia.

Terkait vaksinasi, Airlangga menyebutkan pada bulan Agustus 2021 akan tiba sekitar 77,5 juta dosis vaksin.

Joko Widodo Presiden menargetkan percepatan vaksinasi harian di luar Jawa-Bali oleh TNI sebanyak 500 ribu orang, Polri 600 ribu orang, Pemda 1,2 juta orang dan selebihnya dilakukan BKKBN dengan mengoptimalkan bidan sebagai vaksinator.

“Pemerintah daerah agar tidak menyimpan stok vaksin dan vaksinasi dosis kedua mendesak untuk segera diberikan,” kata Airlangga.

Kemudian untuk testing di luar Jawa-Bali memang mengalami kenaikan, tapi belum mencapai target. Dua provinsi yang sudah mencapai lebih dari 50 persen targetnya adalah Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Selebihnya delapan provinsi hanya mencapai 25-50 persen dari target dan sisanya masih di bawah 25 persen dari target.

Sementara mobilitas masyarakat di luar Jawa-Bali sudah mengalami penurunan. Hanya dua provinsi yang mobilitasnya masih naik yaitu Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur.

“Kenaikan indeks mobilitas sejalan dengan tren kenaikan kasus aktif, sehingga perlu tetap dilakukan pengetatan mobilitas atau PPKM,” ujarnya.

Mempertimbangkan jumlah kasus kasus aktif masih besar dan sekitar 80 persen orang yang melakukan isolasi mandiri tidak memiliki tempat yang memadai, pemerintah akan menyiapkan fasilitas isolasi terpusat.

Pertama menggunakan kapal Pelni yang disiapkan oleh Kementerian Perhubungan. Rencana tahap awal di Kota Medan, Bitung, Sorong, dan Bandar Lampung.

Kedua menggunakan fasilitas gedung di daerah seperti wisma atlet, asrama haji, sekolah, atau rusun. Kementerian PUPR sedang menyiapkan Fasilitas Isolasi Terpusat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Timur, NTT, dan Papua.(iss/ipg)

Berita Terkait

Surabaya
Sabtu, 23 November 2024
28o
Kurs