Sabtu, 23 November 2024

Dengan Cara Ini Pemkab Sidoarjo Memastikan Tidak Ada Pemotongan BLT Dana Desa

Laporan oleh Denza Perdana
Bagikan
ahmad-muhdlor-ali-serahkan-bantuan Ahmad Muhdlor Ali Bupati Sidoarjo menyerahkan BLT Dana Desa, Senin (9/8/2021). Foto: Humas Pemkab Sidoarjo

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya memastikan tidak ada pemotongan bantuan selama penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada masyarakat. Subandi Wakil Bupati Sidoarjo memastikan itu, karena proses pendataan penerima bantuan harus diputuskan lewat Musyawarah Desa (Musdes).

Subandi mengatakan, dirinya sudah meminta seluruh kepala desa agar proses pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa itu diputuskan dalam Musdes yang melibatkan Ketua RT dan Ketua RW.

“Dengan adanya Musdes, harapannya keputusan penetapan KPM bantuan BLT Dana Desa lebih transparan dan mencegah penyimpangan, termasuk pemotongan dan penggelembungan data,” kata Subandi setelah menyerahkan BLT Dana Desa Tahap 6, 7, dan 8 pada 2021 di Balai Desa Durung Bedug, Candi, Senin (9/8/2021).

Pada kesempatan itu Subandi mewanti-wanti para Kades dan Camat yang hadir agar pendataan yang dilakukan melalui RT/RW dicek ulang. Dia tidak ingin ada warga yang mestinya mendapatkan bantuan tapi justru terlewat.

“Saya ingatkan lagi kepada para Camat dan Kades agar saling komunikasi dan koordinasi. Jangan sampai setelah diputuskan jumlah penerima bantuan ada yang terlewat. Kasihan nanti,” kata mantan legislator di Komisi A DPRD Sidoarjo itu.

Sementara Subandi menyerahkan BLT Dana Desa di kawasan Candi, Ahmad Muhdlor (Gus Muhdlor) Bupati Sidoarjo menyerahkan BLT Dana Desa Tahap 6, 7, dan 8 pada 2021 ini di Desa Tempel, Kecamatan Krian. Di desa itu ada sebanyak 50 orang yang terdata sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Secara simbolis Gus Muhdlor menyerahkan langsung BLT Dana Desa kepada 5 orang perwakilan. Masing-masing KPM mendapatkan BLT Dana Desa sebesar 300 ribu setiap bulan selama tiga bulan, untuk Juni, Juli, dan Agustus.

“Jumlah yang diterima tiap KPM setiap bulannya 300 ribu, jadi total selama tiga bulan mendapatkan 900 ribu rupiah. Kami pesan mohon dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan sehari-hari. Mohon tidak dibelanjakan yang konsumtif, tapi belanja kebutuhan pokok, ” katanya.

Gus Muhdlor bilang, Pemkab Sidoarjo telah menentukan langkah dan upaya untuk menekan penyebaran Covid-19. Beberapa di antaranya dengan mendirikan shelter-shelter pusat Isolasi terpadu di tengah pelaksanaan PPKM.

Dia mengeklaim dan bersykur, dengan kesabaran semua warga di Sidoarjo, kondisi Kabupaten Sidoarjo mulai membaik. Namun, dia meminta warga tidak lengah dan selalu menerapkan protokol kesehatan 5M agar kondisinya lebih baik lagi.(den)

Berita Terkait

Surabaya
Sabtu, 23 November 2024
28o
Kurs