Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya mengajak pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Surabaya menyamakan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Dengan demikian data warga MBR di di Kota Pahlawan baik yang ada di Kemensos dan Dinsos Surabaya terintegrasi, dan tidak tumpang tindih.
Eri Cahyadi menyampaikan itu dalam pertemuan virtual dengan para pendamping PKH dan BPNT se-Surabaya, serta jajaran Dinsos Kota Surabaya, Sabtu (7/8/2021).
“Dengan cara ini, maka pemberian bantuan dari pemerintah akan bisa merata dan tepat sasaran pada keluarga yang memang membutuhkan,” ujar Eri.
Eri menyadari, para pendamping PKH maupun BPNT sudah turun langsung ke masyarakat untuk melakukan survei dan menghimpun data.
Pemkot Surabaya juga melakukan hal yang sama untuk mengumpulkan data masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut Eri data ini bisa dikomunikasikan dan bisa menjadi satu bagian sebagai rumah besar bersama yang ada di bawah naungan Dinsos.
Tujuannya, supaya lebih mudah menentukan keluarga mana yang akan mendapatkan bantuan, beserta jenis bantuan apa yang akan diberikan.
Yang lebih penting lagi, kata Eri, dari data warga yang masuk dalam MBR, nantinya bisa ditentukan targetnya berapa lama mereka harus lulus dari MBR.
Wali Kota memastikan, pemerintah beserta tim baru bisa dibilang berhasil kalau warga berpenghasilan rendah itu sudah lulus dan lepas dari kelompok MBR.
Artinya, warga itu sudah menjadi warga mampu. Eri berharap dengan kekuatan gotong-royong dan kebersamaan ini, kemiskinan di Surabaya bisa diatasi. (ton/den)