Senator Papua Barat Kecam Aksi Oknum TNI AU Menginjak Kepala Seorang Warga Papua

Filep Wamafma Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Papua Barat mengutuk keras tindak kekerasan dua oknum Anggota TNI Angkatan Udara terhadap seorang warga sipil di Merauke, Papua.

Dalam rekaman video yang viral di media sosial, dua oknum TNI AU terlihat menarik paksa dan seorang di antaranya sempat menginjak kepala warga Papua, di sebuah warung makan pinggir jalan dekat Pangkalan Udara Yohanes Dimara.

“Sebagai Senator dan Anggota Komite I DPD RI, saya mengutuk keras tindakan yang tidak berperikemanusiaan tersebut. Hal itu membuktikan masih ada oknum Anggota TNI mau pun aparat keamanan di Tanah Papua yang belum memahami atau tidak memahami wawasan kebangsaan, berkehidupan dengan pemahaman Empat Pilar Kebangsaan yang ditorehkan oleh founding father negara ini,” ujarnya melalui pesan tertulis yang diterima suarasurabaya, Rabu (28/7/2021).

Menurut Filep, tindakan berlebihan dua oknum Anggota TNI AU tersebut sudah mencoreng institusi TNI di Tanah Papua.

Lebih dari itu, Filep khawatir peristiwa tersebut makin memupuk ketidakpercayaan rakyat terhadap institusi negara dan komitmen pemerintah dalam penanganan persoalan Papua secara damai dan bijaksana.

“Kami sangat prihatin perilaku oknum TNI itu membuat semakin hari rakyat Papua semakin tidak percaya terhadap institusi pemerintah,” tambahnya.

Kemudian, Filep Wamafma mengkritisi beberapa hal ganjil yang menurutnya terjadi dalam peristiwa tersebut.

“Yang pertama, bagaimana mungkin dua orang Provos TNI AU menjemput korban di rumah makan. Itu tidak masuk dalam logika mana pun. Sebagai seorang politikus dan juga akademisi, kami menilai bahwa hal itu tidak masuk akal. Apa sesungguhnya tugas dan fungsi Provos kalau hanya kasus seperti itu? Hanya soal makan seperti itu dan hanya soal perdebatan seperti itu di rumah makan tapi kemudian melakukan penjemputan paksa dan tindakan main hakim sendiri oleh dua oknum tersebut kepada warga sipil. Hal ini sekali lagi tidak masuk dalam logika,” imbuhnya.

Kejanggalan kedua, menurut Filep tempat kejadian perkara di warung makan. Dalam penanganan peristiwa yang berkaitan dengan tindak pidana umum mau pun tindak pidana tertentu, dalam undang-undang yang punya wewenang adalah kepolisian.

Tapi, dalam peristiwa yang terjadi, dua orang oknum TNI AU itu bertindak seperti pemilik warung makan.

Maka dari itu, Filep mendesak pihak TNI AU mau pun tim penyelidik melakukan penelusuran mendalam untuk menegakkan hukum yang adil dan bermartabat.

Filep menegaskan, sudah sering mengingatkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menghentikan kekerasan serta segala tindakan yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan terhadap warga Papua.

Penanganan persoalan di Papua harusnya mengedepankan dialog damai dan penerapan Empat Pilar Kebangsaan sehingga kehidupan rakyat di Papua bisa harmonis dalam bingkai NKRI.

“Berikanlah suasana yang sejuk dan damai bagi warga Papua. Cintailah orang Papua seperti engkau mencintai dirimu sendiri, kasihanilah orang Papua seperti engkau mengasihi suku bangsamu dan budayamu. Itulah kunci kehidupan dalam kemajemukan berbangsa dan bernegara. Sebagus apa pun kebijakan pemerintah berikan kepada Papua tapi sepanjang cara pandang pemerintah, TNI dan Polri terhadap orang Papua semacam itu tentu akan mencederai kebijakan yang telah dibuat Presiden dan jajarannya di Tanah Papua,” tambahnya.

Filep Wamafma meminta adanya proses penegakan hukum segera dengan keputusan hukum yang adil tanpa tebang pilih.

Dia menilai, setiap pelaku pelanggar hukum harus ditindak dengan tegas untuk memberikan efek jera. Ke depan, dia minta semua institusi TNI mau pun Polri di Tanah Papua tidak melakukan tindakan-tindakan rasis di luar batas perikemanusiaan kepada warga asli Papua.(rid/iss)