Ketua DPRD Jatim: PPKM Darurat Sukses Kurangi Mobilitas Tapi Gagal Turunkan Sebaran Covid-19

Memasuki pekan ketiga pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa-Bali sejak 3 Juli 2021, DPRD Jatim memberikan evaluasi bahwa PPKM Darurat di Jatim hanya sukses mengurangi mobilitas masyarakat tapi gagal menurunkan sebaran Covid-19. Artinya, hasilnya tidak berbanding lurus.

Kusnadi Ketua DPRD Jatim menyampaikan itu, Sabtu (17/7/2021). Sebagaimana dilansir di Situs Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jatim.

Pria yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim itu pun mengusulkan, perlu ada evaluasi total dari pemerintah pusat yang telah memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan PPKM Darurat sampai akhir Juli 2021 mendatang.

“Kenapa mobilitas masyarakat turun tapi sebaran kasus Covid-19 justru semakin banyak? Padahal bersamaan dengan PPKM Darurat juga digencarkan vaksinasi untuk mempercepat herd immunity,” kata Kusnadi.

Dia memahami kalau semakin lama PPKM Darurat diperpanjang beban masyarakat untuk sekedar bertahan juga semakin berat. Pembatasan dan penyekatan ruas jalan yang diberlakukan saat ini di berbagai daerah sangat berdampak pada ekonomi masyarakat.

“Ini memang kondisi darurat dan melelahkan. Saya sebagai bagian penyelenggara pemerintahan Provinsi Jatim meminta supaya aparat di lapangan jangan arogan dan kasar saat melakukan penertiban dan penegakan prokes. Khususnya kepada pada pedagang. Karena mereka menjadi tulang punggung ekonomi keluarga,” pinta Kusnadi.

Dia juga menegaskan, kebijakan pemerintah terkait kedaruratan dengan pembatasan ini setengah hati. Alasannya, karena pemerintah tahu tidak sanggup menjamin kebutuhan rakyat sebagaimana amanat UU Karantina akibat keterbatasan anggaran.

“Makanya aparat Satpol PP jangan arogan, sebab pemerintah juga tidak sanggup memenuhi kebutuhan rakyat jika harus lockdown. Pilihannya adalah setengah-setengah, pembatasan jalan tapi aktivitas masyarakat juga tetap jalan dengan berbagai pembatasan,” kata politisi asal Dapil Sidoarjo ini.(dfn/den)