Kimia Farma Tunda Vaksinasi Berbayar, DPR RI Sarankan Pembatalan

PT Kimia Farma Tbk menunda pelaksanaan vaksinasi gotong royong individu dengan skema mandiri alias berbayar yang direncanakan dimulai hari ini, Senin (12/7/2021).

Kimia Farma akan memberikan pengumuman selanjutnya.

Menangapi hal itu, Mufti Anam Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN mengusulkan dua mekanisme polemik vaksinasi individu itu, yang memicu pro dan kontra di masyarakat.

Pertama, dia menyarankan vaksinasi individu berbayar dibatalkan sepenuhnya.

“Sesuai yang sering saya sampaikan, biarkan BUMN farmasi fokus pada produksi vaksin skema gratis dan fokus produksi serta distribusi obat-obatan terapi Covid-19. Kerahkan 100 persen energi ke sana, jangan ditambah urusan jualan vaksin,” ujar Mufti Anam.

Menurut Mufti, langkah itu lebih baik agar tidak mengurangi kredibilitas program vaksinasi yang sedang digencarkan pemerintah.

Sehingga tidak ada kesan BUMN malah berbisnis vaksin di tengah pandemi, meskipun ini secara finansial memang cukup menjanjikan karena ada potensi transaksi Rp740-an juta per hari dengan asumsi kuota 1.700 orang per hari sesuai rencana. Jika kuotanya ditambah, berarti potensi transaksi juga semakin besar.

Saran kedua, kata Mufti, bila memang pemerintah ingin melanjutkan kebijakan vaksinasi individu, ada baiknya digerakkan faskes milik RS BUMN di bawah PT Pertamedika-Indonesia Healthcare Corporation (IHC), induk RS BUMN.

Jaringan IHC lebih menjangkau banyak daerah menengah, tidak hanya di kota-kota besar seperti klinik Kimia Farma.

Selain itu, pemberian tanggung jawab ke Pertamedika IHC juga sebagai bentuk sanksi skandal antigen bekas yang terjadi di Kimia Farma belum lama ini.

“Ini publik bertanya-tanya, Kimia Farma baru saja ada skandal antigen bekas, kok sekarang diserahi tanggung jawab besar vaksinasi gotong royong individu. Kok semacam tidak ada punishment secara sistem? Kalau dialihkan ke IHC, itu sekaligus punishment untuk memperbaiki Kimia Farma,” bebernya.

Pengalihan ke IHC juga akan membuat Kimia Farma fokus memproduksi sebagian obat terapi dan distribusi obat terapi Covid-19 dari produsen lain, antara lain ivermectin, oseltamivir, remdesivir, favipirafir.

“Sehingga ada pembagian tugas yang merata antar BUMN. Ingat, saat ini obat terapi langka. Biarkan Kimia Farma atasi masalah itu. Kalau ditambah jualan vaksin, tambah kacau nanti pasokan obatnya,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Seperti diketahui, Kimia Farma resmi menunda vaksinasi individu.

“Kami mohon maaf karena jadwal vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya,” kata Ganti Winarno Putro Sekretaris Perusahaan Kimia Farma kepada media.

Menurut dia, besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi vaksinasi gotong royong individu.(man/tin/den)