PPKM Darurat Mulai Bisa Menekan Mobilitas Warga Jabodetabek

Satgas Penanganan Covid-19 mengungkapkan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, terbukti bisa menekan mobilitas warga di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Wiku Adisasmito Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 bilang, penurunan mobilitas masyarakat mulai terlihat pada hari kelima pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali.

Berdasarkan penelitian, salah satu faktor pemicu kenaikan kasus Covid-19 adalah masifnya kegiatan masyarakat. Semakin tinggi mobilitas penduduk, semakin tinggi juga risiko penularan.

Selain kesadaran masyarakat untuk tetap di rumah, penyekatan yang dilakukan TNI-Polri bersama aparatur pemerintah lainnya di sejumlah titik juga berperan mengurangi mobilitas.

Hal itu diketahui berdasarkan data Google Mobility Report. Dari hasil pemantauan aplikasi tersebut, terjadi penurunan mobilitas warga pada sektor-sektor yang dikendalikan selama PPKM Darurat.

“Terlihat penurunan drastis mobilitas penduduk di Jabodetabek beberapa hari penerapan PPKM Darurat,” ujarnya di Jakarta, Kamis (8/7/2021).

Penurunan mobilitas paling signifikan terjadi di zona tempat kerja, tempat umum, dan stasiun kereta listrik.

Profesor Wiku berharap, perusahaan di sektor esensial, non esensial mau pun kritikal konsisten mengikuti aturan pembatasan jumlah pegawai yang bekerja di kantor, dan penerapan protokol kesehatan.

Menurutnya, keberhasilan Indonesia mengatasi pandemi Covid-19 sangat ditentukan dari kerja sama yang baik seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.

Seperti diketahui, ada 122 kabupaten/kota di Jawa-Bali yang wajib menerapkan PPKM Darurat periode pertama mulai 3-20 Juli 2021.

PPKM Darurat periode pertama menargetkan penurunan infeksi Virus Corona di bawah 10 ribu kasus per hari.

Sementara, daerah lain yang tidak menerapkan PPKM Darurat, harus tetap melaksanakan pembatasan aktivitas masyarakat yang diatur lewat PPKM Mikro.(rid/tin/ipg)