Koordinator PPKM Darurat: Penurunan Mobilitas Warga di Jatim Termasuk yang Terendah

Penurunan mobilitas warga di Jawa Timur termasuk yang terendah di Pulau Jawa dan Bali setelah pelaksanaan PPKM Darurat sejak 3 Juli lalu. Tidak hanya Jawa Timur, mobilitas masyarakat di Provinsi Bali juga dinilai masih tinggi.

Luhut Binsar Pandjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) yang juga Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali meminta mobilitas warga di Jawa Timur dan Bali diperketat menyusul masih banyak wilayah yang penurunan mobilitasnya belum signifikan.

“Sampai 6 Juli, kami lihat kabupaten/kota berwarna hitam masih banyak di Jawa Timur dan Bali. Penurunan mobilitasnya belum signifikan. Ini perlu mendapatkan perhatian lebih ketat, kuncinya pengetatan,” kata Luhut dalam rapat koordinasi implementasi PPKM darurat di Jatim dan Bali secara virtual, Rabu (7/7/2021) kemarin, dikutip Antara dari keterangan tertulis, Kamis (8/7/2021).

Luhut menjelaskan, butuh penurunan mobilitas minimal 30 persen untuk menurunkan kenaikan kasus, meskipun angka idealnya minimal 50 persen. “Berkali-kali saya katakan, 30 persen itu batas minimum. Kita mau sebenarnya penurunannya itu 30-50 persen. Paling tidak 40 persen. Baru itu akan membaik,” katanya.

Luhut menjelaskan ada 10 kabupaten/kota dengan penurunan mobilitas terendah berada di Bali dan Jawa Timur. Di Bali ada Karangasem yang penurunan mobilitasnya hanya 4,72 persen, Tabanan Bali 7,00 persen, Jembrana Bali 7,11 persen, Buleleng Bali 8,42 persen, Bangli Bali 9,53 persen, Klungkung Bali 9,83 persen, Denpasar Bali 10,12 persen, dan Badung Bali 10,75 persen.

Di Jawa Timur, penurunan mobilitas paling rendah terjadi di Mojokerto, Jember, Banyuwangi, Nganjuk, dan Kota Pasuruan. Di sisi lain, peningkatan penurunan mobilitas di Jawa Timur terjadi di semua kabupaten/kota kecuali Sampang, Pamekasan, dan Kota Batu.

Berdasarkan hal itu, maka belum ada kabupaten kota di Jawa Timur maupun Bali yang mengalami penurunan mobilitas lebih dari 30 persen. “Jatim dan Bali ini lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya, perlu upaya lebih keras untuk menurunkan mobilitas setidaknya lebih 30 persen,” katanya.

Ada pun upaya penurunan mobilitas menurut Menko Luhut, perlu difokuskan pada aktivitas masyarakat di malam hari. Indikator lampu di malam hari masih menunjukkan kecenderungan peningkatan, terutama di Bali.

Selain itu, juga perlu penertiban yang tegas dari aparat terkait disiplin penggunaan masker yang rendah dan aktivitas di malam hari di Bali yang dilakukan oleh wisatawan. Karena itu, Menko Luhut minta pemerintah daerah, bersama TNI dan Polri, bisa menekan pergerakan masyarakat dan kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan.

“Saya titip untuk lebih intens lagi, untuk mengajak masyarakat untuk patuh terhadap prokes ini. Ini tidak bisa main-main lagi, karena kalau terus kaya gini kita akan evaluasi dan saya akan usul ke Presiden agar kita lakukan lebih ketat,” kata Luhut.(ant/den)