IDI dan Asosiasi Profesi Dokter Kembali Desak Pemerintah Terapkan PSBB di Pulau Jawa

Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia terus melonjak beberapa pekan terakhir. Kemarin, Minggu (27/6/2021), ada penambahan 21 ribuan orang yang positif terinfeksi Virus Corona.

Lonjakan kasus menyebabkan tingkat keterisian ranjang perawatan rumah sakit (bed occupation rate/BOR) untuk ruang isolasi dan ICU di atas 90 persen, bahkan ada yang melebihi kapasitas.

Prihatin atas kondisi itu, Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dan perhimpunan dokter-dokter spesialis kembali meminta pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Pulau Jawa selama dua pekan ke depan.

Asosiasi dokter spesialis itu terdiri dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN), dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia (PERKI).

Rekomendasi asosiasi profesi dokter supaya pemerintah menerapkan PSBB lagi, sebetulnya sudah diungkapkan dalam pernyataan bersama, pekan lalu.

Tapi, seruan organisasi profesi dokter itu tidak direspons pemerintah pusat dengan pemberlakuan PSBB.

Adib Khumaidi Ketua Tim Mitigasi PB IDI mengatakan, sistem kesehatan Indonesia berpotensi kolaps kalau tidak ada kebijakan yang cepat menekan penambahan kasus Covid-19.

“Kami tidak ingin Sistem Kesehatan Indonesia menjadi kolaps,” ujarnya di Jakarta, Minggu (27/6/2021).

Data Tim Mitigasi PB IDI dari laporan tiap organisasi profesi dokter dan perawat lebih dari 24 kabupaten/kota yang keterisian ruang isolasinya di atas 90 persen.

Akibatnya, terjadi penumpukan pasien dan antrean panjang di banyak Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit, terutama di kota-kota besar. Tragisnya, banyak pasien yang meninggal dunia setiba di IGD.

“Kondisi itu diperparah dengan banyaknya dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya yang terinfeksi Covid-19. Sehingga, mereka harus menjalani perawatan atau isolasi mandiri,” kata Adib.

Selain meminta pemerintah kembali menerapkan PSBB, Tim Mitigasi PB IDI juga mendorong percepatan pelaksanaan vaksinasi untuk semua penduduk termasuk anak dan remaja.

Dokter Adib berharap, lokasi pelayanan vaksinasi semakin banyak, dan penyuntikan bisa mencapai lebih dari dua juta dosis per hari.

Kemudian, Tim Mitigasi PB IDI minta pelacakan dan pemeriksaan lebih masif.

Kata Dokter Adib, kepala daerah perlu menerapkan standar organisasi kesehatan dunia (WHO) terkait angka positivity rate dan jumlah tracing per seribu orang tiap pekan.

Lebih lanjut, Ketua Umum PB IDI Terpilih mengimbau masyarakat termasuk anak-anak berdisiplin protokol kesehatan. Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi bepergian, dan menjaga kebugaran tubuh.

Seperti diketahui, pekan lalu, Joko Widodo Presiden memutuskan tetap menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di tengah lonjakan kasus infeksi Virus Corona beberapa pekan terakhir.

Menurutnya, PPKM Mikro kebijakan yang paling tepat diterapkan, karena tidak mematikan perekonomian rakyat.

Presiden yakin, PPKM Mikro yang diterapkan dengan baik dan diikuti kedisiplinan masyarakat bisa menekan angka kasus Covid-19.

Sebelumnya, PSBB pernah diterapkan April 2020 di sejumlah wilayah tinggi penyebaran Virus Corona, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah.

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, PSBB berhasil menekan penyebaran infeksi sampai 30 persen, mengurangi risiko kematian, dan meningkatkan angka kesembuhan pasien.(rid/tin/den)