Ini Alasan Jokowi Tetap Menerapkan PPKM Mikro untuk Mengendalikan Covid-19

Joko Widodo Presiden mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro masih efektif untuk menekan penyebaran Covid-19 di Tanah Air.

Menurutnya, kebijakan itu diambil sesudah mempertimbangkan berbagai opsi penanganan pandemi, dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia, serta pengalaman dari negara-negara lain.

Dalam keterangan pers yang disampaikan sore hari ini, Rabu (23/6/2021), dari Istana Bogor, Jawa Barat, Jokowi mengaku sudah mendengar berbagai masukan masyarakat, akademisi dan anggota dewan.

Mereka rata-rata mendesak pemerintah kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), bahkan penguncian suatu wilayah (lockdown) total.

Tapi, Presiden menegaskan, PPKM Mikro yang diterapkan dengan baik, dan diikuti dengan kedisiplinan masyarakat, bisa menekan lonjakan kasus infeksi Virus Corona, tanpa mematikan perekonomian rakyat.

“Pemerintah melihat kebijakan PPKM Mikro masih menjadi yang kebijakan yang paling tepat untuk sekarang, karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat,” ujarnya.

Jokowi menilai, PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama yaitu membatasi kegiatan masyarakat. Maka dari itu, dia meminta masyarakat tidak mempersoalkan.

“Kalau PPKM mikro terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat, semestinya laju kasus bisa terkendali. Persoalannya, PPKM Mikrko saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Presiden kembali meminta komitmen gubernur, bupati dan wali kota untuk memperkuat penerapan PPKM Mikro.

Antara lain, dengan mengoptimalkan posko Covid-19 yang sudah terbentuk di tiap wilayah desa atau kelurahan.

Jokowi mengingatkan, fungsi utama Posko Covid-19 adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat supaya lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan, memakai makser, menjaga jarak, dan rutin mencuci tangan.

Selain itu, Posko Covid-19 juga berperan menguatkan pelaksanaan pengetesan, pelacakan dan penanganan pasien sampai ke tingkat desa.(rid/ipg)