Asosiasi Dokter Desak Pemerintah Terapkan PPKM Menyeluruh di Pulau Jawa

Asosiasi profesi dokter di Indonesia meminta pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) total, terutama di Pulau Jawa.

Asosiasi profesi dokter terdiri dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia (PERKI), Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN), dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).

Desakan tersebut disampaikan dalam keterangan bersama secara virtual, siang hari ini, Jumat (18/6/2021), merespon lonjakan kasus Covid-19 pascalibur lebaran Idulfitri 1442 Hijriah.

Agus Dwi Susanto Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI)  mengatakan, PPKM total perlu diterapkan secara luas seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) waktu awal terjadinya pandemi.

“Penerapan PPKM Mikro yang diberlakukan sekarang kurang efektif karena tidak menyeluruh. Makanya kami meminta Pemerintah Pusat memberlakukan PPKM secara menyeluruh dan serentak terutama di Pulau Jawa. Kami juga mendesak pemerintah atau pihak yang berwenang memastikan implementasi serta penerapan PPKM yang maksimal,” ujarnya.

Dalam forum yang sama, Erlina Burhan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga menilai PPKM mikro masih bersifat parsial atau cuma ada pengetatan di beberapa tempat saja.

Sehingga, ada daerah yang memberlakukan PPKM ketat, ada yang longgar, bahkan ada daerah yang tidak memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat.

Seperti diketahui, pemerintah memperpanjang PPKM Mikro mulai 15 Juni sampai 28 Juni 2021, karena adanya lonjakan kasus infeksi Virus Corona.

Dalam PPKM Mikro kali ini, ada sejumlah aturan yang diperketat, di antaranya pegawai yang bekerja di kantor dibatasi maksimal 25 persen, dan proses pembelajaran daring di daerah dengan tingkat risiko penularan tinggi.(rid/tin)