Travel Haji Umrah Se-Indonesia Akan Boikot Perjalanan Umrah Mulai 20 Januari 2019

Ratusan Travel Haji dan Umrah se Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) akan melakukan boikot perjalanan umrah ke Saudi Arabia mulai 20 Januari 2019 mendatang. Rencana boikot ini merupakan buntut dari penerapan aturan rekam biometrik oleh Visa Facilitation Services (VFS) Tasheel yang menjadi syarat pengurusan visa haji dan umrah sejak 17 Desember 2018 lalu.

Amphuri menilai, Rekam biometrik mengandung banyak masalah. Sofyan Arif Ketua Dewan Pengurus Daerah Amphuri Jatim mengatakan, rekam Biometrik sebenarnya tidak perlu dijadikan syarat pengurusan visa haji dan umrah, karena proses ini juga dilakukan ketika berada di Saudi Arabia.

“Dobel jadinya. Nah, sinyalirnya kita kuatirnya, mereka jual printout aja, data ini tidak ngelink. Itu yang dikhawatirkan,” ujar Sofyan ketika ditemui usai melakukan konferensi pers di Surabaya pada Sabtu (29/12/2018).

Ia juga menilai, peraturan baru ini sangat memberatkan calon jamaah haji dan umrah yang ingin beribadah ke tanah suci. Pasalnya, saat ini kantor pelayanan pengurusan rekam biometrik hanya ada di beberapa kota saja. Padahal, Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan.

Sofyan menyebut, boikot yang akan dilakukan pada 20 Januari 2019 mendatang merupakan cara untuk menekan pemerintah Saudi Arabia agar memberikan perhatian pada persoalan ini. Ia mengklaim, boikot ini akan berpengaruh besar pada devisa negara Saudi Arabia. Pasalnya, Airlines ke Saudi dan Hotel di sana akan mengalami dampak besar.

“Perlu diketahui, Indonesia ini jamaah (haji dan umrah, red) kedua terbesar setelah Pakistan. Bagi Saudi, besar devisa yang akan hilang. Supaya jadi perhatian. Ini yang kita harapkan,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, seluruh travel di bawah naungan Amphuri sudah siap dengan resiko dampak ekonomi yang akan mereka hadapi. Pasalnya, dengan melakukan boikot, maka kegiatan ekonomi mereka akan terhenti. Mereka juga mengatakan, boikot akan terus dilakukan hingga ada keputusan dari Pemerintah Saudi Arabia terkait kebijakan rekam Biometrik bagi jamaah asal Indonesia. (bas/dim)