Menteri PUPR Usulkan Bantuan Pembiayaan Perumahan 2022 Naik Jadi Rp28,2 Triliun

Basuki Hadimuljono Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan, anggaran untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan pada tahun depan sebesar Rp28,2 triliun.

“Kalau tahun ini ada Rp19 triliun, Bantuan Pembiayaan Perumahan untuk 2022 diperbesar menjadi Rp28,2 triliun, dengan target 1,16 juta unit rumah,” ujar Basuki Menteri PUPR dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, yang dilaporkan Antara, Rabu (6/2/2021).

Lebih lanjut Menteri PUPR menjelaskan, Bantuan Pembiayaan Perumahan untuk tahun depan terdiri dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp23 triliun untuk 200 ribu unit rumah dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp1,6 miliar untuk 42 unit rumah.

Kemudian Subsidi Selisih Bunga atau Subsidi Bunga Kredit untuk penerbitan tahun sebelumnya sebesar Rp4,39 triliun, serta Subsidi Bantuan Uang Muka untuk penerbitan TA 2022 sebesar Rp812 miliar bagi 200 ribu unit.

Sedangkan usulan untuk anggaran Direktorat Jenderal Perumahan Tahun Anggaran 2022, diusulkan sebesar Rp5 triliun dengan kegiatan prioritas antara lain; pembangunan 1.963 rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pekerja, ASN, dan mahasiswa sebesar Rp1,5 triliun.

Kemudian pembangunan 2.481 rumah khusus sebesar Rp420 miliar, lalu Bantuan Rumah Swadaya bagi 101 ribu unit di 34 provinsi sebesar Rp2,3 triliun.

Di samping itu, pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) untuk 20.500 unit bagi perumahan untuk MBR dengan usulan anggaran Rp200 miliar.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dengan tujuh prioritas nasional, yakni memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dan meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Selain itu, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup; meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan memperkuat stabilitas polhuhankam dan transformasi pelayanan publik. (ant/cus/ipg)