Whatsapp dan Telegram Aktivis Antikorupsi Diretas, Termasuk Novel dan Febri

Kasus yang melibatkan tubuh internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus bergulir. Pada Kamis (20/5/2021) malam kemarin, penyadapan Whatsapp dan Telegram menimpa penyidik KPK dan beberapa aktivis antikorupsi lainnya.

Korban peretasan tersebut antara lain Novel Baswedan penyidik KPK dan Febri Diansyah mantan Kabiro Humas dan Juru Bicara KPK. Mereka mengumumkan adanya peretasan di akun Whatsappa dan Telegram miliknya melalui akun Twitter pribadinya.

“Akun WA saya barusan tidak bisa diakses. Jika ada pesan yg saya kirimkan saat ini, itu bukan dari saya. Sebelumnya ada incomplete login di akun Telegram Saya..,” tulis Febri di akun twitter @febridiansyah pada Kamis malam kemarin, pukul 23.20 WIB.

Akun WA saya barusan tidak bisa diakses. Jika ada pesan yg saya kirimkan saat ini, itu bukan dari saya.

Sebelumnya ada incomplete login di akun Telegram Saya..

— Febri Diansyah (@febridiansyah) May 20, 2021

Lalu pada Jumat (21/5/2021) pagi ini, Febri mengabarkan Whatsapp miliknya sudah bisa diakses. Namun, ia menyebutkan peretasan akun Whatsapp tidak hanya menimpa dirinya, tetapi juga para advokat antikorupsi yang lain.

“Pagi ini saya sudah bs hubungi sejumlah teman di kontak WA. Alhamdulillah.. Saya dengar, WA/Tele sjumlah tmn yg advokasi antikorupsi jg mengalami hal yg sama. Smg ada keseriusan pihak yg berwenang utk memastikan perlindungan hak komunikasi dan data pribadi warga,” tulisnya pada pada Jumat pukul 08.52 WIB pagi ini.

Ia berharap, kasus peretasan ini dapat diusut oleh pihak berwenang karena menyangkut hak komunikasi dan data privasi setiap warga negara.

Di waktu bersamaan, pada Kamis malam Novel Baswedan juga mengumumkan peretasan terhadap akun Telegram miliknya. Tepatnya pada pukul 20.22 WIB, ia menyebut telegramnya sudah tidak bisa lagi diakses.

“Pengumuman. Akun Telegram saya dibajak sejak pukul 20.22 WIB hari ini shg tdk lg dibawah kendali saya. Akun Telegram Pak Sujanarko sejak pukul 20.31 WIB juga dibajak shg tdk dlm kendali ybs. Bila ada yg dihubungi gunakan akun tsb, itu bukan kami,” tulis Novel di akun Twitter pribadinya @nazaqistsha, Kamis pukul 22.54 WIB.

Pengumuman

Akun Telegram saya dibajak sejak pukul 20.22 WIB hari ini shg tdk lg dibawah kendali saya.

Akun Telegram Pak Sujanarko sejak pukul 20.31 WIB juga dibajak shg tdk dlm kendali ybs.

Bila ada yg dihubungi gunakan akun tsb, itu bukan kami.

— novel baswedan (@nazaqistsha) May 20, 2021

Para warganet mempertanyakan peretasan yang menimpa aktivis antikorupsi ini. Apalagi, waktu peretasan yang dialami mereka dalam periode waktu yang hampir bersamaan. Kasus ini juga membuat warganet mempertanyakan hak komunikasi yang mudah disadap. Mereka berharap, polisi dan pihak berwenang lain dapat mengusut kasus ini secara adil dan transparan.

Sebelumnya, keriuhan dalam tubuh internal KPK dibawah pimpinan Firli Bahuri mewarnai jagad sosial media beberapa waktu yang lalu. Bersawal dari KPK yang mengadakan Tes Wawasan Kebangsaan dalam seleksi pegawai KPK. Dalam tes tersebut, 75 orang dinyatakan tidak lolos, salah satunya adalah Novel Baswedan.

Hasil tes tersebut sempat disoroti banyak pihak, termasuk para guru besar dan profesor di sejumlah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Sebanyak 28 guru besar menyatakan menolak penonaktifan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

Fathul Wahid Koordinator Guru Besar yang juga Rektor UII menyebut, penonaktifan pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan, diduga bermuatan kepentingan yang tidak sejalan dengan misi pemberantasan korupsi yang sebenarnya. Soal dalam TWK pegawai KPK, disebutkan Fathul, banyak yang di luar nalar sehat.

“Kami sangat khawatir, ketika KPK menjadi semakin lemah dengan disingkirkannya orang-orang dengan integritas tinggi satu per satu dan bukan tidak mungkin, jika pola yang sama berlanjut di masa depan, gigi KPK semakin tumpul dan Indonesia menjadi surga bagi para koruptor,” ujar Fathul pada Minggu (16/5/2021).

Keesokan harinya, Joko Widodo Presiden menyampaikan pandangannya terkait polemik ini. Jokowi Presiden memerintahkan Pimpinan KPK, Menteri PANRB dan Kepala BKN menindaklanjuti ‘persoalan’ 75 Pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat Tes Wawasan Kebangsaan sesuai prinsip-prinsip yang dia sampaikan.

“Saya minta kepada para pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN-RB, dan Kepala BKN, untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes, dengan prinsip-prinsip sebagaimana saya sampaikan tadi,” tegasnya.(tin/ipg)