Joko Widodo Presiden mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional harus menjadi mesin pemerataan pembangunan.
Artinya, pertumbuhan ekonomi harus inklusif dan mampu menyasar konsep pertumbuhan yang berkelanjutan.
Untuk mewujudkan itu, pertumbuhan ekonomi juga harus bisa meningkatkan kelas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pernyataan itu disampaikan Presiden pada Selasa (4/5/2021) siang, dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta.
Musrenbangnas yang bertema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, juga diikuti para kepala daerah di seluruh Indonesia secara virtual.
“Pertumbuhan ekonomi harus menjadi mesin bagi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi, baik antardaerah mau pun antardesa dan kota. Pertumbuhan ekonomi kita juga harus inklusif, harus menjadi bagian penting bagi penyelesaian masalah-masalah Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Jokowi menekankan perlunya pembangunan mengedepankan peran dan manfaat konsep ekonomi hijau (green economy), salah satunya dengan mendirikan kawasan industri yang ramah lingkungan.
Pada kesempatan itu, Suharso Monoarfa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Kepala Bappenas mengatakan, hampir semua negara di dunia mencurahkan sumber daya untuk mengendalikan penyebaran pandemi Covid-19.
Pemerintah Indonesia juga harus berupaya keras untuk mengatasi wabah Virus Corona, di antaranya dengan menerapkan kebijakan pembatasan sosial dan mobilitas masyarakat, serta program vaksinasi.
Hasilnya, tren penyebaran Covid-19 di sejumlah daerah di Tanah Air mengalami penurunan, walau pun ada beberapa daerah yang menunjukkan kenaikan, yaitu Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Riau.(rid/iss/ipg)