Fraksi PSI Usulkan Peningkatan Kebijakan Terkait UMKM di Surabaya

Alfian Limardi Anggota Komisi B dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Surabaya mencatat sejumlah hal terkait tidak tercapainya indikator makro ekonomi.

Ekonomi terkontraksi lebih dari 4 persen, angka pengangguran terbuka meningkat, dan angka kemiskinan meningkat akibat pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020.

Dalam dua minggu ini DPRD Kota Surabaya sedang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2020.

LKPJ adalah informasi penyelenggara pemerintahan yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD berupa capaian kinerja makro dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah dalam satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan.

“Fokus pertama kami pemulihan ekonomi. Kebijakan yang menyentuh UMKM perlu ditingkatkan. Ada sekitar 58 ribu UMKM di Surabaya dan itu sangat besar potensinya,” ujar Alfian yang juga Anggota Pansus LKPJ 2021, Sabtu (17/4/2021).

Menurutnya, UMKM yang perlu menjadi prioritas adalah mereka yang bergerak pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Industri Pengolahan.

Ketiga lapangan usaha itulah, kata dia, yang menopang perekonomian Kota Surabaya dan mampu menyerap tenaga kerja yang surplus.

Selain itu, menurut Alfian permasalahan utama dari UMKM adalah sulitnya akses pemasaran dan permodalan.

Pada tahun 2020, ada sekitar 50 persen target UMKM yang dibina pemasarannya dan sekitar 8 persen target usaha mikro yang mendapat akses permodalan.

Untuk itu, pemanfaatan pemasaran melalui layanan digital perlu ditingkatkan, misalnya kolaborasi dengan virtual exhibition yang menjajakan produk UMKM.

“Begitu pun permasalahan aksesibilitas permodalan yang terjadi. Rendahnya literasi pengelolaan keuangan dan sulitnya persyaratan administrasi di perbankan menjadi hambatan tersendiri bagi UMKM untuk bisa mendapat akses modal,” ujarnya.

Pemkot Surabaya, kata dia, perlu hadir memperluas kerjabsama dengan BUMN, BUMD, lembaga keuangan, maupun swasta melalui program CSR-nya untuk memberikan pelatihan pengelolaan keuangan.

Hal itu akan memudahkan akses permodalan agar UMKM yang selama ini unbankable meningkat statusnya menjadi bankable.

“Selain itu perlu ada peningkatan literasi keuangan berupa financial technology (fintech). Fintech mampu mengisi pelayanan bagi UMKM yang unbankable,” kata Alfian.

Di luar sejumlah masalah yang jadi catatannya, dia mengapresiasi Pemkot Surabaya yang mampu meningkatkan kualitas hidup manusia, ketertiban dan ketentraman kota, dan mewujudkan Kota Surabaya dengan lingkungan hidup yang berkualitas.

Tidak hanya itu, dia juga mengapresiasi Pemkot Surabaya mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkecukupan, menurunkan durasi genangan banjir, dan meningkatkan pelayanan pembangunan serta pelayanan utilitas kota secara terpadu.

“Ini terlihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang lebih dari 100 persen”, kata Alfian.(den)