Komisi A DPRD Jawa Timur Temui Perwakilan Pengunjuk Rasa Driver Ojek Online

Rombongan pengunjuk rasa dari Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal), melanjutkan orasinya di depan Kantor DPRD Jatim untuk menjemput anggota DPRD dan meminta mereka menemani aksi yang dipusatkan di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan.

Setelah menunggu, akhirnya, Muzammil Syafii, Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur bersedia menemui perwakilan pengunjuk rasa ini.

Di depan Muzamil, Tito Ahmad, Ketua Presidium Frontal, menjelaskan bahwa Frontal sudah mengirinkan surat permohonan bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) tahun 2021 untuk driver online kepada Gubernur Jawa Timur.

“Sayangnya, surat permohonan tersebut belum ditanggapi sampai sekarang,” ujar Tito. Jadi hari ini desakan dari rekan-rekan driver online akan langsung disampaikan kepada Khofifah Gubernur Jatim.

Tito juga menyinggung tentang BBM bersubsidi untuk kendaraan umum, yang harusnya juga diberikan untuk ojek online. “Hanya karena mobil yang dipakai taksi online memakai plat hitam, subsidi tersebut tidak bisa dapatkan,” ujarnya.

Seperti diketahui melalui Program Langit Biru, Pertamina memberikan subsidi BBM untuk konsumen kendaraan bermotor roda dua dan tiga, angkutan umum kota (angkot), serta taksi plat kuning.

“Sedangkan untuk taksi online yang seharusnya dicairkan lewat Dishub (Dinas Perhubungan) Prov, sampai saat ini belum terealisasi,” ujar Tito

Setelah mendengar keluh kesah dari perwaklian pengunjuk rasa, Muzammil berjanji akan mengkomunikasikan masalah mereka dengan pihak terkait seperti Pemerintah Provinsi Jatim dan Pertamina.

“Sementara untuk debt collector yang masih melakukan tindakan-tindakan penyitaan kendaraan, disarankan untuk berkoordinasi dengan lembaga bantuan hukum untuk bisa dikomunikasikan perkara pidananya,” ujar Muzammil.

Selain masalah regulasi tersebut, Tito juga membeberkan masalah internal dengan perusahaan yang juga menjadi tuntutan dalam unjuk rasa kali ini. “Seperti potongan 20 persen yang sangat memberatkan,” ujarnya

Mengenai hal tersebut, anggota Komisi A tersebut berjanji akan memediasi driver ojek online dengan perusahaannya. Termasuk juga pengaduan dana CSR yang seharusnya untuk kesejahteraan driver ojek online.

Sementara perwakilan Frontal diterima di Komisi A DPRD jatim, pengunjuk rasa tetap meneruskan aksi damainya di depan kantor Gubernur Jawa Timur. Mereka memarkir kendaraannya memenuhi sisi kiri Jalan Pahlawan. (ton/dfn/ipg)