Himpunan Masyarakat Petambak Garam (HMPG) meminta Pemerintah mengkaji ulang kebijakan impor garam yang mencapai 3,07 juta ton pada 2021 ini.
Mohammad Hasan Ketua Umum HMPG mengatakan, Pemerintah menetapkan kuota garam impor lebih besar dibandingkan tahun lalu yang hanya 2,7 juta ton.
“Stok garam rakyat tahun lalu 1,3 juta ton dan stok garam impor perusahaan pengolah garam tahun lalu masih menumpuk,” katanya, Jumat (26/3/2021).
Hasan mengeklaim, harga garam di pasaran yang anjlok tidak terserap konsumen rumah tangga maupun industri merupakan salah satu dampak dari kebijakan ini.
Menurutnya, importasi garam dengan alasan kualitas garam rakyat yang rendah hanyalah pembenaran bagi para importir garam di Indonesia.
“Pemerintah telah melakukan berbagai upaya lewat program peningkatan kuantitas dan kualitas garam rakyat. Di antaranya dengan penerapan teknologi berupa geo isolator membrane,” ujarnya.
Hasan mendorong agar Pemerintah menetapkan harga dasar atau harga pokok pembelian (HPP) garam rakyat sebagai bahan baku dan penolong industri.
Tujuannya, untuk menjamin kepastian usaha dan pemasaran sebagai bentuk perlindungan dan pemberdayaan kepada petambak garam di Indonesia.
Satu lagi yang jauh lebih penting, kata dia, Pemerintah harus tegas menghentikan impor garam, khususnya untuk aneka pangan.
“Impor garam harus dihentikan mulai tahun ini selama stok garam di dalam negeri masih bisa memenuhi kebutuhan garam nasional. Selain itu, wajib bagi para pengusaha industri garam agar menyerap dulu stok garam rakyat sampai habis,” katanya.
Data yang dia himpun menunjukkan, produksi garam nasional pada 2019 tercatat mencapai 2,9 juta ton. Di Jatim produksi garam mencapai 1,1 juta ton.
Pada 2020, produksi garam nasional turun akibat cuaca yakni mencapai 1,7 juta ton, dan khusus di Jatim produksi garam saat itu sebanyak 900 ribu ton.
“Tahun ini kalau cuaca baik, tidak tertutup kemungkinan produksinya naik jadi 3 juta ton secara nasional, dan di Jatim proyeksinya sekitar 1,2 juta ton,” kata Hasan.(den/dfn)
NOW ON AIR SSFM 100
