Ketua DPP Nasdem Minta Khofifah Menolak Rencana Impor 1 Juta Ton Beras

Partai NasDem menolak rencana pemerintah impor beras 1 juta ton karena produksi beras hingga Mei 2021 surplus. Hasan Aminuddin Ketua DPP Partai NasDem Bidang Agama dan Masyarakat Adat menegaskan itu.

Di sela Seminar Nasional “Syaikhona Kholil Guru Para Pahlawan” di Hotel Mercure Surabaya, Sabtu (20/3/2021), Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu menyampaikan sikapnya tentang rencana impor beras.

“Sikap NasDem jelas, tentunya menolak. Karena itu bakal merugikan petani,” kata Hasan kepada wartawan.

Hasan termasuk di antara pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI yang menolak rencana itu. Dia sendiri mengaku terkejut mendengar wacana impor beras itu dari pemerintah.

Sebab, menurutnya, pimpinan dan anggota Komisi IV telah menggelar rapat bersama seluruh pejabat eselon I, seperti Kementerian Pertanian (Kementan), dan Bulog yang memang membidangi pangan.

Saat itu, kata Hasan, Kementan meyakinkan Komisi IV bahwa ketersediaan pangan khususnya beras di Indonesia terjamin sangat cukup sampai lebaran. Baik di Bulog, penggilingan, juga pasar.

“Penolakan itu jadi suara saya di Komisi IV, dan Alhamdulillah seluruh teman-teman mendukung dan satu pikiran. Bahkan tidak ada satu pun anggota fraksi di Komisi IV yang tidak searah dengan saya,” jelasnya.

Menurutnya, penolakan ini sesuai tata kelola komoditas pangan nasional yang harus mengutamakan produksi dalam negeri. Hasan minta pemerintah berkomitmen memenuhi kebutuhan pangan terjangkau dengan meningkatkan produksi pertanian.

Apalagi, kata Hasan, mulai Maret sampai Mei mendatang para petani akan melakukan panen raya. Sementara berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras pada 2020 mencapai sebesar 31,33 juta ton.

Jumlah itu, kata dia, naik sekitar 21,46 ribu ton atau 0,07 persen dari tahun 2019 yang hanya sebesar 31,31 juta ton beras. “Jadi tidak ada alasan pemerintah itu mengimpor beras menjelang panen raya petani,” ujarnya.

Anggota DPR RI dari Dapil Jatim itu juga meminta Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim menolak rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras.

“Bila perlu, Pemprov Jatim membeli beras atau gabah milik petani untuk menstabilkan harga,” katanya. Dia contohkan harga gabah di Kabupaten Probolinggo, dari Rp4.500 per kilogram turun jadi Rp3.900 per kilogram.

Harga itu menurutnya anjlok sejak ada kabar pemerintah akan impor beras sebanyak 1 juta ton menjelang lebaran. “(Padahal,red), hari ini masih isu sebenarnya, dan belum dilakukan pemerintah” ujarnya.

Isu saja menurutnya sudah mampu menurunkan harga gabah. Apalagi kalau kebijakan itu benar-benar terjadi.(den/iss/ras)