Agenda utama dan Visi Misi pasangan Prabowo-Sandi diantaranya adalah mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi Indonesia.
Firmanzah Rektor Universitas Paramadina menilai, visi misi Prabowo-Sandi memiliki keunggulan karena dirangkum dari uneg-uneg rakyat yang disampaikan langsung kepada Prabowo-Sandi saat mengunjungi berbagai wilayah di Indonesia.
“Kalau 01 dia petahana, kalau ini adalah challenger (penantang). Tentu sebagai challenger akses terhadap data, informasi, struktur birokrasi tidak akan selengkap petahana. Tapi seorang challenger memiliki kekuatan flexibilitas dan itu dibuktikan oleh Mas Sandi turun ke 1.000 titik dalam waktu 120 hari. Menurut saya itu komitmen yang luar biasa yang ditunjukkan Prabowo-Sandi,” kata Firmanzah dalam diskusi Rabu Biru ‘Menuju Ekonomi Indonesia yang Adil dan Makmur’ di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya I, jakarta Selatan, Rabu (9/1/2019).
Tidak hanya menyerap aspirasi masyarakat, visi misi Prabowo-Sandi juga disusun dengan melibatkan banyak pihak. Para ahli di berbagai bidang terlibat langsung menggodok dan mengayak ideologi, fakta dan data dimasukkan dalam program unggulan paslon nomor urut 02 ini.
“Jadi nanti visi misi rasanya sebuah sintesa dari proses yang sangat kaya, ada ideologi dimasukkan, kemudian ada aspirasi yang ditangkap, ada ide pakar, ada data Bappenas. Membaca buku visi misi-nya, saya menjadi tertarik karena sangat kaya informasi, imajinasi, tapi tetap down to earth (membumi) dan mengaddress persoalan di lapangan,” jelas Firmanzah.
Ada sejumlah isu yang beredar di masyarakat mendapat perhatian khusus dalam visi misi Prabowo-Sandi. Diantaranya tentang pengelolaan utang negara hingga sikap paslon nomor urut 02 yang ingin melakukan penajaman terhadap proyek infrastruktur dengan membangun infrastruktur pedesaan, pertanian dan nelayan.
“Kemudian yang menarik juga ada rumusan ciptakan lapangan kerja dengan tetap mengutamakan tenaga kerja lokal. BUMN juga dijanjikan akan dikelola dari professional dan bebas dari kepentingan politik. Saya rasa itu tentu bukan hanya keinginan paslon 02 tapi konstitusi juga mengamanatkan hal itu bahwa bumn harus dikelola secara berintegritas, profesional dan bebas dari kepentingan politik,” pungkas Firmanzah.(faz/dim/rst)