Banyak PR, Gubernur Minta Bupati-Wabup Situbondo Akselerasi Pemerataan Ekonomi

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim meminta Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Situbondo mengakselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Situbondo.

Terutama dalam rangka memberikan akselerasi pengembangan sektor unggulan yang berdaya saing tinggi seperti di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Dia sampaikan itu saat menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) Bupati dan Wakil Bupati Situbondo, di Pendapa Kabupaten, Selasa (2/3/2021).

Situbondo jadi kabupaten kelima dari 17 kabupaten/kota yang melaksanakan Sertijab dihadiri langsung oleh rombongan Gubernur Jawa Timur.

Khofifah menyaksikan langsung Sertijab Plh Bupati Situbondo kepada Karna Suwandi Bupati Situbondo dan Khoirani Wakil Bupati Situbondo.

Selain sektor-sektor yang sudah dia sebutkan di, ada sektor lain seperti informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, serta jasa pendidikan yang jadi unggulan.

Khofifah menyakini, sektor-sektor itu mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi, baik di desa maupun kota, di Kabupaten Situbondo.

Kerja sama antardaerah (KAD), kata Khofifah, juga perlu diperhatikan dalam rangka pengembangan kawasan, sehingga mampu mendorong sektor unggulan.

Mantan Menteri Sosial itu juga berharap, Bupati Situbondo mampu mempercepat penurunan kemiskinan di Situbondo yang meningkat pada 2020 lalu.

Pada 2020 lalu, angka kemiskinan di Situbondo tercatat 12,22 persen dari total 83.740 penduduk. Meningkat dari 2019 lalu yang hanya 11,20 persen.

Masalah kemiskinan di Situbondo, menurut Khofifah, diwarnai berbagai kearifan lokal berbasis sosial budaya yang cukup kompleks.

“Mulai dari hutang di tengah-tengah masyarakat hingga pernikahan usia dini,” katanya.

Dia pun mengarahkan, Karna Bupati yang baru di Situbono agar menyiapkan lapangan kerja dan penciptaan ruang sosial yang mampu menghargai prinsip kebhinekaan.

Ketua Muslimat NU itu juga mengingatkan agar Pemkab Situbondo mampu menyelaraskan program dengan pemerintah pusat hingga pemerintahan provinsi.

“Baik keselarasan antara RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2021,” katanya.

Untuk meningkatkan investasi, Khofifah menegaskan, Pemkab Situbondo harus lebih memprioritaskan layanan perizinan di sektor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Hal itu penting dilakukan demi menarik minat dan menggaet investor karena proses investasi di Situbondo bisa lebih cepat, dan pertumbuhan ekonomi bisa lebih bergeliat.

Tidak lupa Khofifah mengajak para Kiai dan Tokoh masyarakat setempat terlibat dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Situbondo.

IPM di Situbondo tercatat masih di bawah rata-rata Jawa Timur, yakni 67,38 persen dan menyandang presentase kemiskinan di atas Jawa Timur dalam rentang 9-15 persen.

“Mohon izin para Kiai dan Tokoh masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan IPM sehingga daya saing masyarakat Situbondo meningkat,” kata Khofifah.(den)