Tingkatkan Validitas Data Kemiskinan, Pemkab Sidoarjo Rekrut 117 Tenaga SLRT

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikutip Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, jumlah warga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Sidoarjo meningkat signifikan.

Sebelumnya, Kementerian Sosial menyebut PPKS sebagai PMKS atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan DTKS Kemensos, jumlah PPKS di Sidoarjo meningkat kurang lebih 4.000 orang.

Kalau sebelumnya terdata sebanyak 135.572 orang PPKS. Pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan pada perekonomian membuat jumlah PPKS di Sidoarjo meningkat jadi sekitar 139 ribu orang.

Warga terkategori PPKS di DTKS Kemensos inilah yang nantinya akan menjadi sasaran berbagai program penanganan kemiskinan oleh Kementerian Sosial yang akan disalurkan oleh Pemerintah Daerah.

Sayangnya, sejak beberapa tahun lalu, masalah akurasi DTKS ini muncul seiring banyaknya keluhan masyarakat soal bantuan sosial yang salah sasaran. Perlu adanya verifikasi DTKS di lapangan.

Untuk itulah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bermaksud mengaktifkan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di setiap desa dan kelurahan untuk keperluan pelayanan dan pendataan PPKS.

Sebanyak 117 orang tenaga pelaksana SLRT di Kabupaten Sidoarjo baru saja direkrut dengan seleksi melibatkan Fakultas Psikologi Unair. Senin (22/2/2021) mereka mendapat pembekalan dari Dinas Sosial.

Hudiyono Penjabat Bupati Sidoarjo membuka kegiatan pembekalan dan penguatan Tenaga SLRT itu di Kantor Dinsos Sidoarjo. Dia berharap, data PPKS di Sidoarjo semakin akurat.

“SLRT ini juga akan mejadi quick response menanggapi kebijakan Kementerian Sosial yang meminta intervensi bantuan itu valid datanya. Karena kalau tidak valid, kami pengelola yang akan kena masalah,” ujarnya.

Para Tenaga SLRT yang baru saja direkrut itulah, kata Hudiyono, yang akan berkutat pada validasi data PPKS di lapangan dan menginput DTKS terbaru itu ke dalam Aplikasi SIKS-NG Kemensos.

Tidak hanya itu, para Tenaga SLRT ini juga akan menjadi tempat mengadu dan mengeluh masyarakat di desa dan kelurahan di Sidoarjo, yang memerlukan layanan kesejahteraan sosial.

“Dengan adanya tim ini kami bisa segera merespons ketika ada masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial. Sehingga masyarakat yang perlu bantuan itu bisa segera tertangani,” kata Hudiyono.

Tirto Adi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo merinci tugas-tugas Tenaga SLRT itu. Mereka akan menangani masalah data dan distribusi bantuan yang masih terjadi di masyarakat.

“Memang masih terjadi yang namanya inclusion error, orang mampu yang mestinya tidak menerima bantuan tapi dapat bantuan. Sebaliknya ada exclusion error, orang yang mestinya menerima bantuan tapi tidak dapat,” ujarnya.

Verifikasi data agar distribusi bantuan sosial bisa tepat sasaran di kemudian hari itulah yang menjadi tugas utama para tenaga SLRT di Kabupaten Sidoarjo itu. Mereka akan ditempatkan di Kantor Desa dan Keluarahan.

“Sebagian dari mereka ada Supervisor. Ini akan ditempatkan di Kecamatan, koordinasi dengan Kasi Kesos di sana. Lalu kami juga punya technical assisten yang koordinasi dengan Pemkab,” ujarnya.

Tirto berharap, pengerahan Tenaga SLRT di Sidoarjo akan menjadikan data tentang PPKS di Sidoarjo semakin valid. Sebab, validitas data itu penting untuk program kesejahteraan masyarakat.(den/iss/ipg)