Joko Widodo Presiden, siang hari ini, Senin (14/1/2019), memimpin rapat terbatas membahas peningkatan kesiagaan menghadapi bencana, di Kantor Presiden, Jakarta.
Dalam rapat itu, ada empat poin yang menjadi pembahasan. Salah satunya, terkait efektivitas sistem peringatan dini.
Jokowi memerintahkan kementerian dan instansi pemerintah terkait seperti Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), melakukan evaluasi.
Evaluasi itu penting untuk memastikan berfungsinya sistem peringatan dini secara optimal, sehingga bisa menekan risiko jatuhnya korban.
“Yang berkaitan dengan sistem peringatan dini agar dievaluasi, dicek di lapangan, pengujian dan pengorganisasian sistem peringatan dini betul-betul dalam kondisi yang baik, sehingga masyarakat bisa mengetahui, dan meminimalisir korban,” ujar Jokowi mengawali rapat, Senin (14/1/2019).
Selain itu, Presiden secara khusus meminta Doni Monardo Kepala BNPB mengawal proses rehabilitasi/rekonstruksi daerah terdampak bencana alam di Lombok (NTB), Palu dan Donggala (Sulawesi Tengah), serta daerah Banten dan Lampung.
Kemudian, Jokowi berharap akhir bulan Januari 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengimplementasikan edukasi kebencanaan di sekolah, khususnya di daerah rawan bencana.
Poin keempat, Presiden meminta jajarannya mengoptimalkan manajemen kebencanaan, terkait koordinasi, sinergi antarlembaga pemerintah dan nonpemerintah, sehingga penanganan bencana alam bisa dilakukan dengan cepat.
Sekadar diketahui, rapat tersebut antara lain dihadiri Jusuf Kalla Wakil Presiden, Menteri Kabinet Kerja, Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri. (rid/iss/ipg)