Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur menilai, peningkatan jumlah bencana di Jawa Timur akibat ulah manusia dan abainya pemerintah.
Mengutip data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Walhi Jatim memaparkan peningkatan bencana hidrometeorologi dalam catatan kritisnya.
Sesuai data BNPB sejak 2013 sampai 2019, jumlah bencana hidrometeorologi di Jatim mengalami peningkatan jumlah setiap tahun. Paling pesat pada 2019.
Data 2013-2014, misalnya, ada sekitar 233 bencana yang terjadi di Jatim. Pada 2015 bencana hidrometeorologi meningkat menjadi 297 bencana.
Pada 2016 jumlah bencana hidrometeorologi di Jatim kembali meningkat sebanyak 404 bencana, lalu 434 bencana pada 2017, lalu menjadi 455 bencana pada 2018.
Jumlah bencana hidrometeorologi di Jatim mengalami peningkatan signifikan pada 2019 silam. Yakni menjadi 620 bencana hidrometeorologi.
Wahyu Eka Manajer Kampanye WALHI Jatim bilang risiko kerentanan bencana meningkat salah satunya karena perilaku antropogenik atau disebabkan aktivitas manusia.
“Adalah keniscayaan, perubahan iklim antropogenik meningkatkan bencana hidrometeorologi dan dampak kesehatan terkait,” ujarnya, Senin (1/2/2021).
Wahyu pun mengutip data dari sistem pemantauan dan pengawasan daring terhadap kawasan hutan, Global Forest Watch (GFW). Jatim mengalami deforestasi.
Pada 2001 Jatim punya 232.000 hektare hutan primer, membentang di lebih dari 4,8 persen daratan. Pada 2019, sekitar 439 hektare hutan primer di Jatim hilang.
Tak hanya itu, sejak 2001 sampai 2019 Jatim juga kehilangan 84.500 hektare tutupan pohon atau setara minus 4,4 persen tutupan pohon dibandingkan 2000 silam.
Sistem pemantauan hutan GFW menunjukkan, ada lima daerah di Jatim yang paling bertanggung jawab atas 54 persen tutupan pohon yang hilang.
Banyuwangi telah kehilangan 15.800 hektare tutupan pohon, Jember 12.200 hektare, Malang 8.780 hektare, Bondowoso 4.740 hektare dan Tulungagung 3.860 hektare.
Eka menyimpulkan, ada peran pemerintah yang terlalu abai terhadap faktor kerentanan wilayah (terutama tutupan pohon) dalam memutuskan kebijakan tata ruang.
“Penting kiranya pemerintah pusat, Pemprov Jatim, dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jatim membuat kebijakan berbasis sains dan realitas,” kata Eka.
Walhi Jatim melihat, selama ini izin tambang dan aneka izin aktivitas lain yang cukup masif masih tumpang tindih dengan kawasan hutan lain.
Hal itu terbukti dari data Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) sebagai jaringan organisasi non pemerintah di bidang kehutanan.
Wahyu Eka Manajer Kampanye Walhi Jatim menyebutkan, Jatam mencatat telah terjadi peningkatan izin usaha tambang secara nasional sampai 2016 silam.
“Laporan Jatam ini dipublikasikan pada 16 April 2019 lalu. Dalam kurun waktu 2012-2016 terjadi peningkatan luas izin tambang mencapai 535 persen,” ujarnya.
Dia merinci laporan Jatam. Pada 2012 hanya ada 378 izin usaha pertambangan yang setara 86.904 hektare. Luasnya meningkat jadi 551.649 hektare pada 2016.
“Peningkatan izin usaha itu baik di kawasan hutan maupun non hutan,” kata Wahyu dalam catatan kritis Walhi Jatim atas fenomena peningkatan bencana hidrometeorologi.
Walhi Jatim dalam catatan kritisnya merekomendasi sejumlah hal kepada pemerintah. Perlu ada manajemen risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
Caranya, dengan merencanakan ulang pengelolaan ruang (Tata Ruang) di Jatim yang memprioritaskan penyelamatan ruang hidup daripada eksploitasi.
“Hentikan izin tambang baik di kawasan hutan maupun pesisir selatan. Karena sekarang mulai marak lagi,” kata Wahyu mewakili Walhi Jatim.
Selain itu, Wahyu meminta pemerintah bekerja sama dengan masyarakat, akademisi dan praktisi untuk mengembangkan strategi perlindungan wilayah.
“Perlu ada pengumpulan bukti secara transparan dan demokratis untuk mengembangkan strategi melindungi wilayah dari kehancuran, tingginya risiko bencana, dan tingginya ancaman kesehatan atas cuaca ekstrem dan peristiwa iklim,” ujarnya.(den/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
