Selama PPKM, Jam Pelayanan Samsat Surabaya Timur Berubah Sementara
Sabtu, 16 Januari 2021 | 19:32 WIB
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim sedang membangun aplikasi terintegrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk masyarakat pedesaan, menggandeng Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Aplikasi itu akan mengintegrasikan konter pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di desa sehingga masyarakat yang belum terbiasa pembayaran daring tidak perlu lagi ke Samsat.
Seperti dilansir Diskominfo Jatim, salah satu yang melatarbelakangi inovasi ini karena adanya peningkatan target pendapatan dari sektor PKB pada 2021 meski Pandemi Covid-19 belum berakhir.
Pemprov Jatim menargetkan pendapatan dari sektor PKB mencapai Rp5,9 trilliun pada 2021 ini. Sementara, sampai akhir Januari ini realisasi PKB baru mencapai Rp313 miliar atau hanya sekitar 5 persen.
M Yasin Pelaksana Tugas Kepala Bapenda Jatim menjelaskan, inovasi ini menjadi jawaban atas fenomena di pedesaan. Banyak masyarakat desa yang punya kendaraan tapi enggan membayar pajak.
“Alasannya macam-macam. Ada yang bilang kendaraannya cuma dipakai ke sawah, tidak dibawa ke jalan raya. Atau karena tahun tunggakannya membengkak sementara pendapatannya pas-pasan,” ujarnya.
Karena itu Bapenda Jatim menggandeng BUMDes. Supaya layanan ini lebih dekat dan mudah, karena BUMDes ada di setiap desa. Mereka juga punya informasi tentang siapa saja yang punya kendaraan bermotor.
“Sehingga monitoring juga bisa dilakukan. Misalnya, siapa saja warga desa yang punya kendaraan bermotor tapi belum bayar pajak. BUMDes bisa membantu kami untuk memonitor,” kata Yasin.
Inisiasi konter pembayaran pajak kendaraan untuk masyarakat desa ini juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Karena BUMDes akan mendapat keuntungan dalam setiap transaksi.
“BUMDes akan mendapatkan peningkatan pendapatan. Setiap transaksi pajak dia akan dapat fee dan yang utama masyarakat semakin mudah mendapatkan layanan membayar pajak,” tegas Yasin.
Dalam rapat secara virtual dengan Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim, Yasin mengatakan pelaksanaan sistem pembayaran PKB di pedesaan itu akan melibatkan sejumlah pihak ketiga.
“Kami menamainya Samsat Bunda, singkatan Samsat BUMDesa. Sekarang sedang kami develop sistem aplikasinya. Kami juga siapkan kerja sama dengan PT Pos dan Griya Bayar,” ujar Yasin.
Yasin menargetkan, aplikasi itu akan tuntas dua bulan ke depan. Sistem itu dia harapkan mampu mengurangi kerumunan di Samsat Induk, sehingga Samsat Induk bisa lebih optimal melayani perpanjangan STNK dan mutasi kendaraan.(den/dfn/iss)
NOW ON AIR SSFM 100
