Pemprov Jatim Terus Evaluasi PPKM sambil Tingkatkan Operasi Yustisi

Emil Dardak Wakil Gubernur Jatim menghormati keputusan pemerintah pusat melanjutkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Emil mengatakan, Pemprov Jatim akan terus mengevaluasi pelaksanaan PPKM jilid pertama yang tinggal tiga hari lagi, tepatnya berakhir pada 25 Januari.

“Kami hormati keputusan pemerintah pusat melanjutkan PPKM. Kami akan terus melakukan evaluasi PPKM ini,” ujarnya, Jumat (22/1/2021).

Sementara itu, dia tegaskan, bersama TNI dan Polri Pemprov terus meningkatkan operasi yustisi secara lebih intensif. Supaya masyarakat lebih patuh protokol kesehatan.

“Kami berharap PPKM mampu menurunkan angka Covid-19 di Jawa Timur. Meski sejauh ini hasilnya memang bervariasi. Sambil kami tingkatkan operasi yustisi,” katanya.

Ada 15 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM di Jatim. Selama PPKM, data Covid-19 menunjukkan, daerah yang menjadi zona merah justru meningkat.

Saat ini ada tujuh daerah di Jatim yang berisiko tinggi penularan (zona merah). Sedangkan 30 daerah lainnya zona orange, dan ada satu daerah zona kuning.

Kemarin, Dokter Makhyan Jibril Al Farabi Staf Khusus Rumpun Kuratif Satgas Covid-19 Jatim menambahkan, hasil PPKM di Jatim memang fluktuatif.

Seiring bertambahnya zona merah di Jatim, ada satu daerah yang kini menjadi zona kuning. Yakni Kota Batu.

Selain itu, tingkat keterisian tempat tidur (BOR) RS Rujukan Covid-19 di Jatim juga menurun, walaupun belum mencapai target aman 60 persen sesuai standar WHO.

Melihat kondisi ini, Jibril mengatakan, Pemprov Jatim mungkin akan mempertimbangkan perpanjangan PPKM. Instruksi resmi dari Menteri Dalam Negeri juga belum turun.

Sekadar mengingatkan, Pemerintah Pusat memutuskan untuk melanjutkan PPKM mulai 26 Januari sampai 8 Februari mendatang.

Airlangga Hartarto Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional berujar, Joko Widodo Presiden yang meminta.

Atas keputusan itu, Mendagri akan segera mengeluarkan instruksi yang ditujukan kepada Gubernur di seluruh Indonesia.

Perpanjangan PPKM ini diterapkan, kata Airlangga, karena hasilnya dinilai belum optimal.

Data Covid-19 pusat menunjukkan, dari 73 kabupaten/kota di Indonesia yang menerapkan PPKM, 29 daerah di antaranya masih berisiko tinggi penularan Covid-19.(den/dfn)