Pemprov Jatim Sediakan “Jalak Loewe” Untuk Warga Lapor Jalan Rusak

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim mempunyai layanan pengaduan QRRMS (Quick Response Road Management System), berupa aplikasi “Jalak Loewe” akronim dari Jalan Rusak Lapor Dewe. Dengan aplikasi itu, masyarakat turut mengawasi dan mengadukan jika menemukan jalan yang rusak.

Nyono Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim mengatakan, masyarakat bisa mengirimkan foto jalan rusak yang kemudian diunggah ke aplikasi “Jalak Loewe”. Aplikasi berbasis andorid itu bisa diunduh di Google Play. Nantinya, semua respon atau keluhan yang masuk akan dipilah oleh petugas.

“Karena keterbatasan pengawasan petugas-petugas kami, mohon kalau ada jalan yang rusak atau berlubang upload saja ke aplikasi Quick Response Road Management System atau kami menyebutnya ‘Jalak Loewe’,” kata Nyono saat mengudara di Radio Suara Surabaya, Senin (18/1/2021).

Jika jalan yang dilaporkan itu adalah jalan provinsi, lanjut dia, maka akan ditindak atau dilakukan penanganan dalam 1×24 jam. Namun jika jalan nasional, maka pihaknya akan melaporkannya ke pihak pusat atau yang memiliki kewenangan jalan.

“Sama halnya jika itu jalan lokal dan kewenangan daerah kota/kabupaten, akan kami laporkan ke Dinas PU Kota/Kabupaten masing-masing,” kata dia.

Lebih lanjut, Nyono mengungkapkan kondisi jalan provinsi sebenarnya sudah cukup baik. Dengan rincian, kemantapan jalan provinsi dalam kondisi baik sebesar 71,05 persen, kondisi sedang 21,06 persen, kondisi rusak ringan 5,76 persen, dan kondisi rusak berat 2,12 persen. Secara keseluruhan, kemantapan jalan provinsi sudah mencapai 92,1 persen.

“Ini adalah jalan provinsi yang sebanyak 195 ruas, tersebar di Jatim, dalam wilayah kerja 11 UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Dinas PU Bina Marga Jatim. Jadi kita selalu memonitor kemantapan jalan ini. Kalau ada yang melapor, kita lihat dulu jalan yang mana. Makanya kita memfasilitasi aplikasi tadi, nanti kita akan teruskan ke yang punya kewenangan,” kata dia.

Sementara untuk anggaran infrastruktur tahun 2021 ini, kata Nyono, sebesar Rp367 miliar. Dengan rincian, Rp194,28 miliar dari APBD murni, Rp172 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK), Rp51 miliar APBN, dan Rp121 miliar dari Program Hibah Jalan Daerah (PHJD).

“Sifatnya kerusakan kecil dan rutin itu kita lakukan penunjukan langsung, salah satunya menggunakan sistem aplikasi tadi. Agar jalan rusak segera langsung ditangani. Tapi kalau yang sifatnya pemeliharaan berkala kita menggunakan paket lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP),” ujarnya.

Nyono menjelaskan, kerusakan jalan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, masalah drainase jalan raya yang memegang peranan penting. Artinya, jangan sampai air tidak mengalir sewajarnya atau menggenang dan merusak badan jalan.

“Air itu kan musuhnya aspal. Jadi kita harus memelihara kemiringan daripada badan jalan, bahu jalan sesuai dengan aturannya. Sehingga air yang jatuh akibat hujan atau air lainnya, harus mengalir ke samping dan tidak menggenang dan merusak ke badan jalan,” kata dia.

Kedua, adanya truk over dimension over load (ODOL) yang terus ditindak tegas oleh BPTD Wilayah XI Provinsi Jawa Timur. Ketiga, kualitas dari pelaksanaan jalan itu sendiri yang sempat disinggung oleh Anik Maslachah Wakil Ketua DPRD Jatim.

Keempat kebijakan pola tata ruang juga harus sudah disinergikan dengan kendaraan rencana seperti tonase kendaraannya.

“Sekarang sudah bagus seperti di kawasan industri dialokasikan ruangnya menjadi kawasan industri. Kalau kualitas, kita sekarang pada proses pelaksanaan tahun lalu juga sudah melakukan kualitas dengan baik. Jadi dalam kriteria teknis pelaksanaan pengerjaan jalan harus diperhatikan bagaimana kita melakukan pemadatan pada layer per 10 cm, masing-masing lapisan perkerasan jalan dalam suhu tertentu. Itu sudah dilakukan teman-teman PU,” jelasnya. (ang/lim)