Jika Tidak Terpaksa, Realisasi BST Sebaiknya Tidak Diwakilkan

Bagi sekitar 3.315 warga masyarakat Surabaya penerima bantuan sosial tunai (BST) yang belum melakukan realisasi atau pengurusan, di Kantor Pos Surabaya, sebaiknya tidak diwakilkan.

“Jika memang nama penerima BST tidak dalam keadaan sakit atau karena terlalu sepuh, atau kendala lain yang mengharuskan tidak bisa hadir ke kantor Pos Surabaya, sebaiknya realisasi atau pengurusan BST tidak diwakilkan. Ini penting bagi warga masyarakat,” terang Jumadi Wakil Kepala Kantor Pos Surabaya, Jumat (15/1/2021).

Dengan melakukan perwakilan untuk melakukan pengurusan BST, kata Jumadi maka selain kewajiban membawa undangan serta identitas asli, maka juga diwajibkan menunjukkan surat bukti yang lainnya. Mulai dari nama yang ditunjuk mewakili harus dibuktikan dengan surat hingga Kartu Keluarga (KK).

“Yang ditunjuk mewakili wajib membuktikan dengan surat bahwa yang bersangkutan masih ada hubungan keluarga. Atau dengan bukti surat KK. Tentunya ini juga akan merepotkan bagi masyarakat. Tetapi memang itu yang wajib dilakukan. Ketentuannya seperti itu,” sambung Jumadi.

Petugas yang melayani pengurusan BST di kantor Pos Surabaya dan tempat lainnya, bertugas satu diantaranya adalah melakukan identifikasi kesamaan atas undangan dari RT RW sebagai penerima BST dengan identitas asli yang dimiliki. Tentunya akan sangat membantu mempercepat layanan jika yang bersangkutan sendiri yang langsung hadir di kantor Pos Surabaya.

Dengan cepatnya layanan petugas, diharapkan di lokasi pengurusan BST tidak sampai terjadi kerumunan, atau antrian panjang yang mengkhawatirkan terjadinya klaster baru Covid-19. “Kami juga mengimbau agar warga masyarakat tetap patuh protokol kesehatan,” ujar Jumadi.

Seperti diketahui hingga Jumat (15/1/2021) masih tercatat 3.315 nama penerima BST di kantor Pos Surabaya yang belum melakukan realisasi atau pengurusan. “Segera saja direalisasikan. Dan usahakan agar jangan diwakilkan, demi memperlancar pengurusan nya,” pungkas Jumadi. (tok/tin/iss)