Ngobrol dengan PRSSNI, Menko Perekonomian Jelaskan Alasan PSBB Jawa Bali

Airlangga Hartarto Menko Perekonomian menjelaskan tidak mengambil kebijakan lockdown tetapi cukup dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), karena mempertimbangkan keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi.

Hal ini disampaikan Menko Perekonomian dalam acara “PRSSNI Ngobrol dengan Airlangga Hartarto” dengan tema PSBB Jawa Bali yang diadakan secara daring, Kamis (7/1/2021).

Airlangga mengatakan, seluruh negara yang menerapkan lockdown pertumbuhan ekonominya jatuh atau minus 10%.

Untuk itu, pemerintah memilih PSBB karena harus menjaga keseimbangan bahwa tidak semua masyarakat mempunyai penghasilan yang cukup untuk bekerja di rumah atau Work From Home (WFH) tanpa aktivitas di luar.

“Banyak dari pekerja kita menerima upah harian. Jadi kalau upah harian itu dihentikan maka tentu tidak punya penghasilan untuk menghidupi keluarganya,” tegasnya.

“Jadi kita melihat banyak sektor informa kita itu dari 61 juta UMKM itu yang akan terdampak dan saat kita melakukan PSBB ketat perekonomian kita turun dari 2,1 turun 7 persen atau minus 5 persen,” jelas Airlangga.

Kata dia, sekarang ini Indonesia dalam posisi tren positif pemulihan ekonominya setelah belajar dari pengalaman dan belajar dari negara-negara lain

“Sekarang ini di dunia yang pertumbuhan ekonominya positif hanya satu yakni China. Dan negara Yang pertumbuhan yang kemarin kuartal ketiga minus tiga di negara G20 itu Indonesia nomor dua dari pada China,” ujar Airlangga.

“Tentu pelajaran yang dilakukan Indonesia adalah belajar dari apa yang dilakukan. Kita positif, kita jaga, bukan kita mengikuti negara lain yang dalam tanda petik turun ke bawah dan mereka penanganan Covid-nya juga dalam tanda petik di bawah kita, karena kita kesembuhannya 82 persen di tingkat global dan tingkat kematian kita juga relatif lebih baik 2,96 persen,” terangnya.

Menurut Airlangga, pemilihan kebijakan PSBB Jawa Bali dilakukan untuk menekan laju penularan Covid-19 yang akhir-akhir meningkat ditambah dengan berakhirnya libur Natal dan Tahun baru.

“Seperti apa yang diminta bapak presiden adalah keseimbangan. Jadi kita harus menjaga keseimbangan, di satu pihak kita menekan tingkat penularan dari Covid-19 dan salah satu adalah tentu apa yang kita sebut sebagai 3T (Testing, Tracing dan Treatment),” ujar Airlangga.

Kata dia, treatment ini menjadi utama karena yang meningkatkan tingkat persentase kesembuhan dan menekan persentase kematian.

Satu di antaranya adalah kapasitas rumah sakit ditingkatkan menjadi 30 persen. Dan pengalaman Indonesia menangani pandemi ini sejak bulan Maret 2020 relatif protokol kesehatannya sudah lebih matang dibandingkan sebelumnya, sehingga tingkat kesembuhan mengalami peningkatan.

Selanjutnya, menurut dia, untuk menciptakan kekebalan di masyarakat atau herd immunity, pemerintah akan melakukan vaksinasi.

“Dan tentu berikutnya kita mempersiapkan untuk untuk masyarakat itu mempunyai kekebalan atau herd immunity, dan ini dilakukan dengan vaksinasi,” jelasnya.

Vaksinasi ini akan dimulai minggu depan di seluruh provinsi di Indonesia.

“Kemarin bapak Presiden sudah menyampaikan arahan terkait dengan kesiapan vaksinasi karena sekarang hampir semua vaksin sudah datang di semua di kota-kota di 34 provinsi di Indonesia,” kata dia.

“Bapak Presiden menargetkan kegiatan vaksinasi ini selesai dalam waktu satu tahun untuk imunisasi 182 juta penduduk Indonesia,” pungkas dia. (faz/ang)