Pemerintah Terus Berupaya Mengamankan Suplai Vaksin Covid-19 dari Berbagai Sumber

Retno Marsudi Menteri Luar Negeri menyatakan, Pemerintah Indonesia terus berupaya mendapatkan pasokan Vaksin Covid-19 dari berbagai negara yang sudah teruji efektivitasnya.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri, siang hari ini, Kamis (31/12/2020), usai menyaksikan langsung kedatangan 1,8 juta dosis vaksin produksi Sinovac, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

“Alhamdulillah, hari ini tiba 1,8 juta vaksin Sinovac di Indonesia. Selanjutnya vaksin itu akan dikirim ke Bio Farma Bandung untuk proses penyimpanan sesuai standar WHO,” ujarnya.

Menlu menjelaskan, dalam waktu dekat akan datang lagi bahan baku untuk 15 juta dosis vaksin dari Sinovac yang nantinya diproses PT Bio Farma menjadi vaksin siap pakai.

Selain itu, lanjut Retno, Pemerintah Indonesia juga terus menjalin komunikasi untuk mengamankan suplai vaksin Covid-19 dari berbagai sumber atau perusahaan lainnya.

Kemarin, Rabu (30/12/2020), PT Bio Farma resmi memesan 50 juta dosis Vaksin Covid-19 dari AstraZeneca Inggris, dan 50 juta dosis vaksin Novavax Amerika Serikat.

“Kemarin, Indonesia menandatangani komitmen suplai dari Novavax dengan menggunakan platform protein subunit rekombinan dari Amerika Serikat sebanyak 50 juta dosis. Kemudian, dengan AstraZeneca menggunakan platform viral vector dari Inggris, juga sebanyak 50 juta dosis,” ungkapnya.

Selain itu, Pemerintah Indonesia sedang menjajaki peluang kerja sama dengan perusahaan BioNTech-Pfizer, dari Jerman-Amerika Serikat, untuk komitmen pengadaan Vaksin Covid-19.

Khusus vaksin produksi AstraZeneca, Menlu menyebut Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) atau regulator bahan obat dan alat kesehatan Inggris sudah mengeluarkan izin penggunaan darurat (emergency use authorization) vaksin tersebut.

Menurut Retno, hal itu merupakan kabar baik karena MHRA memiliki mekanisme reliance dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia.

“Melalui mekanisme reliance, proses penerbitan emergency use authorization atas vaksin AstraZeneca di Indonesia akan lebih mudah. Hasil emergency use authorization di Inggris bisa dijadikan basis dan rujukan dikeluarkannya izin penggunaan darurat di Indonesia,” imbuh Retno.

Tapi, Retno menegaskan proses penerbitan izin penggunaan darurat obat/vaksin tidak pernah mengesampingkan aspek keamanan, efektivitas, dan kualitas vaksin yang nantinya akan diberikan gratis kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Retno bilang Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri serta pihak terkait lainnya juga akan terus berkoordinasi untuk memastikan semua infrastruktur logistik vaksin di dalam negeri sesuai dengan kebutuhan jenis vaksin yang dipesan.

Sehingga vaksin yang dibeli dengan APBN terdistribusikan dengan merata ke seluruh wilayah Indonesia.(rid)