Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya ditunjuk Joko Widodo Presiden sebagai Menteri Sosial (Mensos) dalam waktu kepemimpinanya yang menyisakan waktu dua bulan saja.
Terkait hal ini Muhammad Fikser Kadis Kominfo Kota Surabaya kepada Radio Suara Surabaya, Rabu (23/12/2020) mengatakan, Pemerintah Kota sedang berkonsultasi dengan bagian hukum Provinsi Jawa Timur.
“Kemarin teman-teman sudah konsultasi dengan bagian hukum di Provinsi tentang bagaimana mekanisme untuk menggantikan bu Risma, dalam waktu dua bulan ini, karena aturan yang dipakai Peraturan Pemerintah nomor 151 tahun 2000 tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,” katanya.
Menurut Fikser, pemberhentian Risma agak berbeda dengan kasus kepala daerah/wakil kepala daerah lain yang meninggalkan jabatan lamanya.
“Kalau yang lain biasanya kepala daerah meninggal dunia, ada persoalan hukum, nah ini bu Risma mendapat kepercayaan dari Presiden. Yang ketiga ini sedang dalam diskusi dengan teman-teman pemerintah kota karena di situ tidak diatur pengunduran diri atau apa, kalau contohnya pengunduran diri umpama dia Wali Kota atau Bupati dia jadi Gubernur ada mekanisme pengunduran diri yang jelas,” bebernya.
Lebih lanjut, Fikser mengatakan, kemungkinan SK pengangkatan menteri oleh Presiden yang dikeluarkan Setneg akan dijadikan bahas diskusi di tingkat DPR untuk selanjutnya dibahas dalam sidang paripurna.
“DPR ajukan kepada Provinsi dan diteruskan kepada Mendagri atau memang harus ada pengunduran mandiri ini yang masih kami konsultasikan.”
Sedangkan untuk kemungkinan posisi penanggung jawab Wali Kota, dia bilang juga sedang dalam membahasnya.
“PJ ada batasan hak dan kewenangan yang diatur. Dia akan bekerja dengan batasan itu. Dua bulan memang harus akan tetap memberikan layaanan dan keputusan namun keputusan yang tidak strategis. Karena seperti anggaran dan pengesahan APBD sudah selesai. Mungkin nanti akan kami sampaikan setelah tahu persis,” ujar Fikser.(dfn/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
