Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Masih Menunggu Hasil Kajian BPOM dan MUI

Wiku Adisasmito Koordinator Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 menjelaskan, pemerintah belum menetapkan jadwal pelaksanaan vaksinasi massal Covid-19.

Karena, pemerintah masih menunggu hasil kajian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), terkait Vaksin Covid-19.

Menurut Wiku, BPOM mengkaji sisi keamanan dan efikasi vaksin. Sedangkan MUI mengkaji sisi kehalalan vaksin yang akan disuntikkan kepada masyarakat.

“Pemerintah masih menunggu hasil kajian dan penelitian BPOM dan MUI,” ujarnya sore hari ini, Kamis (17/12/2020), di Istana Kepresidenan Jakarta.

Pemberian vaksin gratis kepada masyarakat, lanjut Dokter Wiku, berkontribusi besar menciptakan kekebalan komunitas secara global.

Walau begitu, pemerintah tidak akan buru-buru melaksanakan program vaksinasi.

“Program itu harus terlaksana dengan penuh tanggung jawab, dan mematuhi tahapan pengembangan vaksin. Pemerintah menjamin vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi benar-benar aman dan berkhasiat,” imbuhnya.

Seperti diketahui, kemarin Rabu (16/12/2020), Joko Widodo Presiden mengumumkan, Vaksin Covid-19 yang nantinya disuntikkan kepada masyarakat tidak akan dipungut biaya alias gratis.

Presiden menginstruksikan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.

Dengan begitu, tidak ada alasan bagi masyarakat tidak mendapatkan Vaksin Covid-19.

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan kesiapannya untuk menjadi yang pertama kali mendapatkan suntikan Vaksin Covid-19, sebagai pembuka program vaksinasi.

Sekarang, Vaksin Covid-19 produksi Sinovac masih menunggu izin penggunaan darurat dari BPOM.

Vaksin produksi perusahaan asal China itu juga menunggu kajian kehalalan MUI, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama.(rid/tin)