Menteri PUPR Paparkan 3 Strategi Implementasi Kementerian Pada 2021

Basuki Hadimuljono Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR memaparkan tiga strategi implementasi pembangunan infrastruktur untuk tahun depan.

Basuki mengatakan, bahwa strategi untuk menangani pembangunan infrastruktur 2021, ada dua hal yakni membantu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja.

“Untuk itu strategi implementasi pada tahun 2021 ada tiga, pertama adalah reformasi anggaran,” ujar Basuki dalam seminar daring di Jakarta, dilansir Antara, Senin (14/12/2020).

Dalam strategi reformasi anggaran, Basuki memaparkan bahwa realisasi belanja dilaksanakan sejak awal Januari 2021, pelaksanaan lelang dimulai sejak akhir 2020, anggaran dibelanjakan secara efisien dan berkualitas karena kondisi extraordinary dan darurat, belanja yang tidak produktif dan tidak berdampak pada peningkatan ekonomi langsung dipangkas.

“Kemudian (strategi) yang kedua belanja pemerintah dengan APBN. Kalau sebelumnya itu diprioritaskan untuk produk dalam negeri, maka tahun depan dengan tegas bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan tidak boleh impor. Artinya kalau itu barang-barang yang masih ada kandungan impornya maka harus ada pabrik di Indonesia,” katanya.

Menteri PUPR mengatakan, bahwa terkait strategi penggunaan produk dalam negeri/UMKM maka belanja barang yang menggunakan APBN dan BUMN tidak boleh berasal dari luar negeri, penggunaan produk dalam negeri akan membantu industri dan pabrik-pabrik dalam negeri untuk menumbuhkan perekonomian, dan pemanfaatan produk UMKM.

“Tujuannya adalah untuk membuka lapangan kerja,” kata Basuki.

Sedangkan strategi ketiga adalah pembatasan penggunaan alat berat, di mana alat berat tetap digunakan tetapi jumlahnya dikurangi, kemudian pekerjaan sederhana menggunakan tenaga kerja, sehingga menjadi padat kerja, padat tenaga, dan padat karya.

Basuki Hadimuljono juga memaparkan terdapat lima program utama Kementerian PUPR pada tahun 2021, antara lain ketahanan pangan di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur, kemudian program dukungan pengembangan kawasan industri di Batang, Jawa Tengah dan Subang, Jawa Barat.

Selain itu program utama lainnya adalah dukungan pengembangan lima destinasi pariwisata super prioritas (DPSP), program padat karya tunai di seluruh wilayah Indonesia, dan penyelesaian tugas khusus proyek strategis nasional yang diberikan. (ant/ang)