Terkait Tewasnya Warga Sigi dan Anggota FPI, Presiden: Hukum Harus Ditegakkan

Joko Widodo Presiden menegaskan, Indonesia merupakan negara hukum. Maka dari itu, hukum harus ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pernyataan itu disampaikan Presiden, merespon sejumlah peristiwa yang terjadi beberapa pekan terakhir, yaitu tewasnya empat orang warga Sigi, dan enam orang anggota Front Pembela Islam (FPI).

Menurut Jokowi, sudah menjadi kewajiban para penegak hukum untuk menegakkan hukum secara adil.

“Saya tegaskan Indonesia adalah negara hukum. Hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Aparat hukum dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (13/12/2020).

Masyarakat, lanjut Presiden, tidak boleh bertindak semena-mena dan melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan masyarakat, apalagi sampai membahayakan bangsa dan negara.

Di sisi lain, aparat penegak hukum juga tidak boleh gentar dan mundur sedikitpun dalam melakukan penegakan hukum.

“Namun, dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum juga harus mengikuti aturan hukum, melindungi hak asasi manusia, dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur. Kalau terdapat perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, saya minta agar gunakan mekanisme hukum,” tegasnya.

Mekanisme hukum, lanjut Presiden, sudah mengatur sejumlah prosedur hingga proses peradilan. Sehingga, keputusannya harus dihormati.

Kalau memerlukan keterlibatan lembaga independen, di Indonesia ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), di mana masyarakat bisa menyampaikan pengaduan.

“Kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita, menjaga fondasi bagi kemajuan Indonesia,” pungkasnya.(rid/bid)