Khofifah Minta Puskesmas Siaga Saat Pencoblosan Pilkada

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur meminta pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di semua wilayah di Jatim bersiaga membantu layanan kesehatan di hari pencoblosan, Rabu (9/12/2020).

Khofifah meminta Puskemas dan tenaga Puskemas membantu pelayanan kesehatan sesuai kemampuan dan cakupan Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdekat di wilayah masing-masing.

Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung di tengah situasi pandemi Covid-19 yang belum tuntas. Terutama untuk mengantisipasi terjadinya peristiwa di TPS.

“Apabila ada satu orang yang tidak terdeteksi dan menjadi OTG ketika bertemu banyak orang ini akan sangat berbahaya. Puskesmas harus melakukan pelapisan layanan kesehatan sesuai kemampuan cakupan TPS. Ini hal baru yang dulu belum pernah ada pengalaman kesiapsiagaan Puskesmas saat Pilkada,” kata Khofifah.

Gubernur menyatakan ini setelah mengikuti Rapat Koordinasi Tim Desk Pilkada di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Senin (7/12/2020) malam bersama Forkopimda Jatim, termasuk Wagub Jatim dan Sekdaprov Jatim.

Dalam penyelenggaraan pilkada serentak di 19 Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur, Khofifah tetap menekankan penerapan protokol kesehatan berlapis demi menghindari terjadinya klaster penularan baru Covid-19 dari Pilkada Serentak.

Pelonggaran protokol kesehatan, baik saat pencoblosan, penghitungan suara atau pasca-penghitungan, baik berupa syukuran kemenangan akan berisiko serius dalam hal penularan Covid-19.

“Kita semua harus sadar betul jika Covid-19 masih ada. Penerapan protokol kesehatan wajib diperhatikan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun pemilih. Bahkan menurut saya harus berlapis,” ujarnya.

Karena itu, sosialisasi protokol kesehatan seperti 3M yakni wajib memakai masker, wajib menjaga jarak, dan wajib mencuci tangan harus terus dilakukan mengingat pelaksanaan Pilkada hanya tinggal hitungan jam.

Khofifah mengilustrasikan, kalau tahapan pencoblosan ini berlangsung sejak pagi sampai malam, maka penyelenggara harus memikirkan cara mengedukasi masyarakat agar tidak berkerumun.

Tidak hanya itu, baik Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) maupun tim panitia TPS, termasuk seluruh saksi yang ada, juga harus menjalani rapid test terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas.

Dia juga meminta agar ketersediaan masker di TPS dipersiapkan ekstra. Dia mengacu pada standar ideal pemakaian masker yang harus diganti setiap empat jam sekali.

Untuk memastikan penerapan protokol kesehatan secara disiplin, Khofifah mengatakan, Pemprov Jatim akan mengerahkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang akan disebar di sejumlah TPS yang dinilai rawan.

“Untuk masjid dan mushola, saya harap bisa membantu menyosialisasikan kepada masyarakat menyalurkan hak pilih sesuai jam di dalam undangan. Ingatkan pula untuk tetap menerapkan protokol kesehatan,” katanya.(den/dfn/lim)