PSI: Menangkan Kotak Kosong di Pilkada Ngawi

Memilih kotak kosong adalah bagian dari demokrasi. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Lakaseng Ketua Bidang Infrastruktur dan Keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), saat melakukan konsolidasi politik di sejumlah pengurus cabang PSI di Kabupaten Ngawi, Minggu (29/11/2022).

“Memilih kotak kosong tidak melanggar hukum. Memilih kotak kosong juga merupakan kehendak rakyat dalam berdemokrasi,” tegas Yusuf, dalam rilis yang diterima suarasurabaya.net.

Menurut Yusuf, calon tunggal terjadi dalam Pilkada karena calon petahana dianggap berhasil oleh masyarakat. Makanya, sambung dia, jika di survei kepuasan publik atas kinerjanya di atas 90% sehingga tidak ada yang berani melawannya.

“Tapi di Ngawi ternyata bukan itu yang terjadi, bahkan di sini kekuasaan politik yang ada di persepsikan gagal oleh masyarakat karena selama pemerintahannya nyaris tidak ada kemajuan berarti”, ujar Yusuf.

Munculnya calon tunggal di Ngawi, sambung Plt. Ketua DPD PSI Surabaya ini, dikarenakan siasat politik dengan memborong partai, sebagai upaya menjegal lawan potensial yang akibatnya menghilangkan hak rakyat menentukan pemimpinnya.

“Fakta ini adalah usaha nyata dari oligarki politik di Ngawi mengamputasi kedaulatan rakyat dan ini harus di lawan oleh masyarakat Ngawi dengan berbondong-bondong ke TPS memilih kotak kosong,” tegas dia.

Sebagaimana diketahui, Pilkada Ngawi 2020 hanya diikuti satu pasangan calon (paslon) yaitu Ony Anwar-Dwi Rianto Jatmiko (OK), yang diusung oleh 10 partai politik, pemilik 45 kursi di DPRD Ngawi.

Secara otomatis, pada pemungutan suara mendatang lawannya adalah kotak atau kolom kosong.

“Kotak kosong adalah simbol kedaulatan rakyat melawan oligarki politik di Ngawi. Oleh karenanya DPP PSI mengintruksikan DPD PSI Kabupat Ngawi untuk turun ke rumah-rumah warga, hadir di tengah masyarakat untuk menyampaikan bahwa kotak kosong adalah pilihan. Kotak kosong akan menjadi simbol bersama untuk mengingatkan bahwa bagaimanapun rakyatlah yang memegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi,” pungkas Yusuf Lakaseng. (bid/ang)