Presiden Serahkan Proses Hukum Menteri Kelautan dan Perikanan pada KPK

Joko Widodo Presiden menegaskan, pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Pernyataan itu disampaikan Presiden, siang hari ini, Rabu (25/11/2020), di Istana Kepresidenan, Jakarta, merespon kabar tertangkapnya Edhy Prabowo Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Jokowi, pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK.

Presiden yakin, KPK bekerja secara transparan dan profesional dalam setiap menangani kasus dugaan korupsi.

“Tentunya kami menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Kami menghormati, dan saya percaya KPK bekerja transparan terbuka profesional. Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korups,” ujar Presiden.

Sekadar informasi, kemarin malam sampai dinihari tadi, Tim KPK mengadakan kegiatan penindakan hukum, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten.

Nurul Ghufron Wakil Ketua KPK mengatakan, ada seorang oknum menteri yang terjaring operasi tangkap tangan, yaitu Edhy Prabowo Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sampai siang hari ini, mereka yang tertangkap masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi, atas dugaan korupsi/suap proses ekspor benih lobster atau benur.

Berdasarkan KUHAP, aparat penegak hukum termasuk KPK punya waktu maksimal 24 jam untuk memeriksa orang yang ditangkap sebagai saksi.

Kalau cukup bukti adanya tindak pidana korupsi, KPK bisa meningkatkan status pemeriksaan ke penyidikan sesudah gelar perkara, dan menetapkan status tersangka kepada pihak yang terindikasi terlibat.(rid/iss/ipg)