Vaksinasi Covid-19, Pemerintah Harus Perhatikan Masukan Organisasi Profesi Kedokteran

Pemerintah harus memperhatikan masukan organisasi-organisasi profesi kedokteran terkait vaksinasi Covid-19. Hal ini ditegaskan Saleh Partaonan Daulay anggota Komisi IX DPR RI terkait rencana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bulan Desember 2020.

“Pemerintah harus mendengar dan memperhatikan masukan dan saran dari beberapa organisasi profesi kedokteran terkait dengan rencana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia bulan Desember ini,” ujar Saleh di Jakarta, Jumat (13/11/2020).

Menurut Saleh, organisasi-organisasi tersebut telah menyampaikan secara terbuka agar pemerintah tidak terburu-buru melaksanakan vaksinasi massal kepada masyarakat. Mereka menginginkan adanya jaminan keamanan, imunogenitas, dan efektifitas vaksin sehingga mampu memberikan rasa aman di tengah masyarakat.

“Saya sangat setuju dengan saran, masukan, dan pertimbangan organisasi-organisasi profesi ini. Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (Papdi), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentu tidak sembarangan memberikan pendapat. Tentu mereka sudah mengkaji dari berbagai aspek. Karena itu, sangat perlu didengar dan ditindaklanjuti,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, kata dia, pemerintah juga diminta untuk mengikuti perkembangan pengadaan vaksin covid-19 di negara lain. Di Brazil, misalnya, mereka dikabarkan telah menghentikan uji klinis tahap ketiga vaksin Coronavac hasil kerjasama dengan Sinovac Biotech. Disebutkan, alasan penghentiannya dikarenakan adanya “insiden merugikan” yang melibatkan sukarelawan vaksin. Insiden merugikan itu antara lain dapat menyebabkan kematian, efek samping yang berpotensi fatal, cacat serius, rawat inap, cacat lahir dan “peristiwa signifikan secara klinis” lainnya.

Kata Saleh, ini penting dicermati. Informasi lebih dalam terkait hal ini harus digali. Apalagi, perusahaan yang bekerjasama dengan Brazil sama dengan yang bekerjasama dengan Indonesia.

“Kalau melihat alasan penghentian uji klinis di Brasil sangat serius. Walau di Indonesia belum ditemukan kendala, namun studi komparatif perlu dilakukan. Jangan sampai, di negara lain belum jalan, di Indonesia malah dilaksanakan,” jelas Saleh.

Kalau betul pemerintah menjadwalkan vaksinasi di bulan Desember, menurut Saleh, berarti waktu yang tersedia tidak banyak.

“Apakah waktu sesingkat ini cukup untuk melakukan kajian dan pendalaman? Saya tidak tahu. Kita kembalikan sepenuhnya kepada pemerintah. Tetapi ada satu pesan yang harus diingat, keamanan dan keselamatan warga negara harus di atas segalanya,” tegas Saleh.(faz/ipg)