BNPB Sebut Keterbatasan Tenaga Membuat Penanganan Gempa Lombok Belum Selesai

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut kalau terbatasnya tenaga fasilitator menyebabkan penanganan gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat sampai sekarang belum selesai.

Pernyataan ini disampaikan Doni Monardo Kepala BNPB dalam rapat dengan tim Pengawas penanggulangan bencana DPR RI, di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

“Persoalannya pertama di Lombok adalah terbatasnya tenaga fasilitator demikian juga ketersediaan sumber daya yang ada di daerah,” ujar Doni.

Kata dia, BNPB mencoba melakukan terobosan untuk menambah jumlah fasilitator terutama dari unsur TNI, mengingat unsur-unsur fasilitator dari luar NTB ada kecenderungan mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan masyarakat.

“Kita semua tahu bahwa masyarakat banyak sekali yang terdampak. Secara sosial mereka adalah orang orang yang perlu mendapatkan perhatian,” jelasnya.

Menurut Doni, pendekatan ini untuk sementara yang paling gampang dilakukan adalah unsur TNI dari wilayah. Mereka adalah orang lokal yang secara bahasa juga lebih dekat.

Dia telah mengusulkan penambahan tenaga fasilitator mencapai sekitar 500 orang untuk tahap pertama, kemudian ditambah lagi sebanyak 1.500 orang yang sudah disepakati dengan pemerintah provinsi NTB dan oleh para bupati.

Kemudian, kata Doni, BNPB juga akan mengusulkan tambahan kepada mabes TNI yaitu sebanyak 1000 orang lagi dari unsur fasilitator TNI yang nanti juga merangkap sebagai tenaga ahli pertukangan.

Doni mengharapkan, dengan penambahan tenaga fasilitatorini, pembangunan di Lombok akibat gempa bisa lebih cepat.

“Jadi diharapkan nanti ke depan proses pembangunannya lebih cepat. Kalau untuk rumah rusak ringan dan rusak sedang mungkin tidak begitu mengalami persoalan,” tegasnya.

Yang jadi persoalan, menurut Kepala BNPB adalah yang rusak berat, kemudian sumber daya dukung di daerah terutama bahan bangunan ini mengalami kesulitan. Oleh karenanya, kata Doni, beberapa usulan yang akan diajukan oleh BNPB adalah memperbanyak tawaran kepada pemerintah provinsi dan masyarakat setelah ada konsultasi dengan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sifatnya pabrikasi. Karena dengan total rumah rusak berat mencapai lebih dari 76.000 unit, maka penuh waktu yang relatif akan sangat lama. Tetapi kalau seandainya ada sebuah kesepakatan dan dengan mengundang sejumlah pabrik-pabrik yang sudah mulai atau memiliki kemampuan konstruksi baja ringan, kemungkinan bisa mempercepat proses pembangunan.

“Kita harapkan paling tidak selama tiga bulan ini sudah ada lebih banyak lagi rumah rusak berat yang sudah diselesaikan,” pungkas Doni.(faz/ipg)